KENAIKAN HARGA BBM : Layanan Aduan BLSM Disebut Mengada-ada
[caption id="attachment_419667" align="alignleft" width="314"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=419667" rel="attachment wp-att-419667">http://images.harianjogja.com/2013/06/SMS-Ilustrasi-REUTERS2.jpg" alt="" width="314" height="235" /> Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Reuters[/caption]
KULONPROGO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo menilai rencana layanan aduan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pemkab Kulonprogo terlalu mengada-ada. Hal itu menandakan koordinasi antar lapisan tidak berjalan sehat.
Dihubungi Selasa (25/6/2013) Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Ajrudin Akbar mengatakan, rencana membuat layanan pengaduan justru layak dipertanyakan. Dia mempertanyakan fungsi koordinasi antaraparatur pemerintah mulai dukuh, kepala desa, dan camat, sehingga perlu layanan aduan.
“Saya kira ini perlu dipertanyakan. Apakah fungsi koordinasi antaraparatur pemerintah sudah tidak berfungsi? Mestinya itu yang dijalankan karena mereka yang lebih tahu kondisi masyarakat. Sehingga informasinya tidak jadi liar. Apalagi akan menggandeng operator seluler,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Kulonprogo berencana membuat layanan aduan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun layanan ini nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk semua jenis aduan dari masyarakat.
Kepala Bagian TI dan Humas Kulonprogo Rudy Widyatmoko mengatakan, layanan aduan sekaligus untuk merespons instruksi keharusan membuka pos pengaduan di tingkat desa dan kecamatan.
"Di kabupaten ini untuk dibuka untuk pengawasan. Sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan aduannya. Kita rencanakan empat digit agar mudah diingat masyarakat," kata Rudy.
Dia menjelaskan pihaknya akan bekerja sama dengan salah satu operator seluler untuk teknis pelaksanaan. Namun dia ingin kerjasama ini tidak dibebani keharusan untuk memasarkan produk seluler, melainkan gratis.
"Kalau ada kewajiban memasarkan misalnya, lebih baik kita nyewa saja.Kami akan segera koordinasikan termasuk dengan operator yang akan diajak bekerjasama. Yang jelas kami tidak ingin dibebani apa-apa," terangnya.
Menurut dia, sebenarnya Kulonprogo sudah memiliki layanan aduan yakni SMS gateway. Hanya saja layanan ini masih bersifat satu arah, dari bupati kepada seluruh pejabat hingga tingkat dusun.
"Harapannya melalui layanan aduan ini, penyampaian aduan lebih cepat sampai. Dan ini tidak hanya satu arah. Sementara ini aduan langsung baru lewat kemisan saja. Semua jenis aduan bisa disampaikan masyarakat," katanya.
