KEMISKINAN JOGJA : Atasi Kesenjangan Kemiskinan, Ini Program Pemerintah

Jum'at, 26 Februari 2016 10:55 WIB

KEMISKINAN JOGJA : Atasi Kesenjangan Kemiskinan, Ini Program Pemerintah

JIBI/Espos/Ahmad Mufid Aryono POTRET KEMISKINAN--Suparmin berada di depan rumahnya di Desa Rembun, Nogosari, beberapa waktu lalu. Kediaman Suparmin itu merupakan salah satu potret kemiskinan yang ada di Boyolali.

Kemiskinan Jogja diatasi dengan berbagai cara.

Harianjogja.com, JOGJA – Tahun 2015, DIY bahkan menempati peringkat kedua setelah Papua untuk kategori provinsi dengan rasio ketimpangan pendapatan (rasio gini) tertinggi di Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berupaya menekan dengan melakukan sejumlah strategi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto mengatakan sebagai rencana konkret, pihaknya akan melanjutkan program kemiskinan yang selama ini sudah berlangsung. Program itu termasuk program proteksi, pemberdayaan masyarakat maupun pemberian akses perekonomian. Yang berbeda, kali ini mereka akan memperbaiki integrasi antar sektor, baik antar badan maupun antar pemerintahan.

“Programnya sama, kualitas integrasinya saja yang diperbaiki, selama ini kan jalan sendiri-sendiri,” ungkap dia, Rabu (24/2/2016)

2015 lalu, tingkat kemiskinan DIY ada di angka 13,16%. Prosentase itu menurun dibandingkan tingkat kemiskinan 2014 sebesar 14,55%. Dalam lima tahun terakhir, tren penurunan angka kemiskinan terus terjadi. Namun di tahun yang sama, rasio gini DIY berada di angka 0,439. Artinya total pendapatan seperlima penduduk DIY berpenghasilan tinggi tiga kali lipat dari total pendapatan 40% warga berpenghasilan rendah.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto menilai selama ini bila berkaca pada laporan setiap triwulan konsolidasi program pengentasan kemiskinan di DIY relatif bagus. Hanya saja dia menganggap terjadi hambatan justru di kepala daerah setiap kabupaten/kota.

Inung mencontohkan, setelah Bupati di tiga kabupaten dijabat sementara oleh Penjabat Bupati pihaknya justru menemukan terjadinya percepatan kebijakan dalam mengembangkan pembangunan kewilayahan. Padahal penjabat bupati hanyalah pejabat sementara yang ditunjuk Pemda untuk memimpin kabupaten selagi mengalami kekosongan Kepala Daerah.

“Ini catatan kepada setiap bupati, kenapa saat dijabat Penjabat Bupati malah terjadi percepatan kebijakan yang baik,” kata dia.

Inung, sapaan Arif pun meminta para bupati dan walikota di DIY nantinya bisa berkoordinasi lebih baik dengan Gubernur sebagai kepala daerah DIY. Pasalnya bila program pengentasan kemiskinan tak berjalan searah capaian yang didapat akan semakin minim.