Advertisement
Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Gunungkidul Jauh dari Mimpi

Advertisement
Kalangan DPRD Gunungkidul harus gigit jari karena kenaikan tunjangan yang diimpikan tidak sesuai
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kalangan DPRD Gunungkidul harus gigit jari karena kenaikan tunjangan yang diimpikan tidak sesuai dengan harapan.
Advertisement
Hal ini tidak lepas dengan munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.188.31/7809/SJ tentang Penjelasan Terhadap Implementasi Subtansi Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Admisitrasi Anggota DPRD dan Permendagri No.62/2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pertanggunganjawaban Dana Operasional.
Adanya SE ini berpengrauh terhadap nilai kemampuan keuangan daerah di Gunungkidul turun dari posisi sedang menjadi rendah. Penurunan ini pun berdampak terhadap pemberian tunjangan keuangan ke anggota DPRD, karena mekanisme dalam penghitungan mengacu pada status keuangan tersebut.
Awalnya para anggota DPRD sudah bermimpi dapat membawa uang sebesar Rp24 juta per bulan. Namun dengan keluarnya, SE ini maka nilai tersebut tinggal angan-angan karena nilai yang dibawa pulang jauh dari harapan. Yakni di kisaran angka Rp20 jutaan per bulan.
Total tambahan kenaikan hanya untuk tunjangan transportasi sebesar Rp8 juta, sedang untuk yang lain seperti tunjangan komunikasi, perumahan masih tetap sama dengan yang diterima saat ini.
Ketua DPRD Gunungkidul Suharno membenarkan penurunan status keuangan daerah menjadi rendah berdampak terhadap tunjangan seluruh anggota DPRD. Menurut dia, penurunan paling terasa menimpa pimpinan dewan, sedang untuk para anggota masih memperoleh kenaikan dari tunjangan transportasi.
“Pimpinan dewan kan tidak dapat tunjangan transportasi karena sudah difasilitasi mobil dinas. Sedang untuk anggota mendapatkan uang sebesar Rp8 juta untuk tunjangan transportasi setiap bulannya,” kata Suharno kepada wartawan, Kamis (8/11/2017).
Menurut dia, dampak yang paling terasa akibat keluarnya SE Mendagri No.188.31/7809/SJ berkaitan dengan Dana Operasional Pimpinan dari awalnya sebesar Rp12,6 juta turun menjadi Rp4,2 juta per bulan.
“Jelas turun drastis. Namun apapun itu harus tetap disyukuri karena itu sudah sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Ekspor Batu Bara Indonesia Terendah Selama 3 tahun Terakhir, Ini Penyebabnya
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Minggu 11 Mei 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja hingga YIA
- Jadwal SIM Keliling di Bantul Selama Mei 2025, Cek Lokasinya di Sini
- Jadwal Bus DAMRI di Jogja Hari Ini, Minggu 11 Mei 2025, Cek Lokasi Keberangkatannya
- Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Selama Mei 2025
- Cuaca di Jogja Hari Ini Minggu 11 Mei Diprediksi Cerah, Saatnya Jalan-jalan
Advertisement