Advertisement
40 Izin Tambang Rakyat Masih Diproses, Kebanyakan di Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 18 kelompok mendapatkan izin penambangan rakyat (IPR) untuk wilayah Kulonprogo. Sampai sekarang masih ada 40 izin yang diproses.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY Arief Hidayat mengungkapkan dari 18 IPR yang dikeluarkan awal tahun ini, baru 13 izin yang diserahkan pada Jumat (1/2/2019). Lima izin belum dirilis karena persoalan administrasi. “Penerima IPR harus sesuai identitas yang mengajukan. Sudah dicatat. Tadi [kemarin] untuk lima IPR tidak kami serahkan karena identitas yang menerima berbeda,” ujar dia kepada Harian Jogja.
Advertisement
Hingga kini, DPPM DIY masih memproses sekitar 40 IPR. Paling banyak berada di wilayah Kulonprogo. Selama ini yang menjadi kendala adalah dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
“Kami melaksanakan layanan satu pintu pada masalah administrasi. Setelah itu dikonfirmasi ke organisasi perangkat daerah terkait. Dokumen UKL-UPL ini harus melalui proses di organisasi perangkat daerah lainnya. Agar netral proses ini dilakukan pihak ketiga,” kata dia
Dia mengharapkan agar para pemilik IPR bisa menggunakan izinnya sesuai peruntukannya dan sesuai regulasi. Jangan sampai, aktivitas penambangan yang memanfaatkan sumber daya alam malah merugikan masyarakat.
“Harus memperhatikan masalah lingkungan. Jangan sampai merugikan masyarakat. Sebab dampak itu tidak langsung muncul, tidak kelihatan di awal. Seperti [bahaya] longsor,” kata dia.
Arif mengharapkan agar para pemilik IPR memahami batasan-batasan penambangan, termasuk tidak menggunakan alat berat.
“IPR tidak boleh menggunakan alat berat, harus alat manual. Tidak boleh melebihi koordinat yang diberikan. Harus sesuai dengan UKL-UPL,” kata dia.
DPPM mengeluarkan izin sesuai dengan dokumen lingkungan yang diajukan. Jika pemilik IPR menyalahi aturan yang sudah ditentukan, kata Arif, Pemda DIY akan menegakkan aturan secara bertahap. Mulai teguran, hingga sanksi terberat adalah pencabutan izin.
Menurut Arif, ada beberapa penambang yang mengajukan izin mengatasnamakan kepentingan masyarakat. DPUP-ESDM DIY harus cermat agar tidak kecolongan. “Perlu waktu untuk menyetujui dokumen UKL-UPL. Kalau semua berjalan lancar, syarat dan rekomendasi lengkap, 15 hari sejak pengajuan, IPR bisa diterbitkan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Baru KRL Solo Jogja Berangkat dari Stasiun Palur, Jumat 19 April 2024
- Jadwal KA Prameks Kutoarjo Jogja, Jumat 19 April 2024
- Libur Lebaran Usai, Berikut Jadwal dan Tarif Terbaru Bus Damri dari Jogja ke Bandara YIA
- Top 7 News Harianjogja.com Jumat 19 April 2024, Timnas Indonesia Kalahkan Australia, Bus Terbakar di Gamping
- Cuaca DIY Hari Ini Jumat 19 April 2024: Jogja, Sleman dan Gunungkidul Hujan Lebat Disertai Petir
Advertisement
Advertisement