Duh, Ada Kesalahan Data Penerima PKH di Bantul

Kiki Luqmanul Hakim (ST16)

Rabu, 07 Agustus 2019 - 07:57 WIB

Nina Atmasari

Duh, Ada Kesalahan Data Penerima PKH di Bantul

Bupati Bantul, Suharsono ketika ditemui Harian Jogja pada Senin (5/7/2019) usai rapat evaluasi triwulan II. - Harian Jogja/Kiki Luqmanul Hakim

Harianjogja.com, BANTUL – Bupati Bantul, Suharsono menyatakan terdapat nama yang semestinya tidak masuk kategori penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) pada database Pemkab Bantul. Hal ini menyebabkan nama tersebut terus mendapat bantuan meskipun tidak masuk dalam kategori.

Suharsono menyebut penyebabnya adalah data dari pusat masih belum diperbarui. “Sebenarnya kami sudah mendata siapa saja yang masuk kategori tapi dari pusat masih pakai data yang lama. Semisal atas nama B sudah tidak membutuhkan bantuan tapi nama itu masih tercatat di pusat,” katanya ketika ditemui Harianjogja.com pada Senin (5/7/2019).

Menurutnya pihak Pemkab selalu rutin untuk mendata penerima PKH dan langsung menyampaikan kepada pusat, namun pusat belum juga memperbarui data yang telah dikirimkan oleh Pemkab Bantul.

“Jadi disini tidak ada manipulasi data, bahkan kami sudah memberikan sertifikat untuk nama yang sudah tidak masuk kategori lagi dan mereka juga sudah memberikan pernyatakaan bahwa keluarganya sudah tidak membutuhkan bantuan lagi,” katanya.

“Sepertinya saya harus menghadap ke pusat sendiri untuk membawa data yang valid dan juga terbaru agar tidak ada lagi kesalahan seperti ini, semoga akan segera terealisasi rencana saya untuk menghadap ke pusat,” lanjut Suharsono.

Sementara itu Asisten II Setda Bantul Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Guritno menyampaikan hal yang sama, Pemkab Bantul selalu mengevaluasi Basis Data Terpadu (BDT) untuk mendapatkan data yang valid.

“Data itu selalu kita evaluasi terus, kami sudah sempat mengusulkan tapi nama tersebut belum dicoret. Proses ini memang butuh waktu, pak Bupati sendiri juga sudah membuat instruksi agar data ini tidak ada yang memanipulasi,” kata Bambang.

Menurutnya jika perlu pihak Pemkab akan membuat kajian hukum terkait soal manipulasi data. Katanya hal tersebut dilakukan agar negara tidak merugi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News