Advertisement
Disebut Pembodohan, Wacana Putra Daerah di Pilkada Bantul Tuai Polemik
Ilustrasi Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL- Koalisi Pemilih Kritis menyesalkan wacana putra daerah, asli sebagai calon bupati, wakil bupati dalam Pilkada 2020 yang dilontarkan oleh FRBB (Forum Rakyat Bantul Bersatu), 30 September 2019.
Meskipun menjadi aspirasi yang sah dalam demokrasi tetapi secara substansi merupakan gejala berpolitik yang mundur ke belakang, bukan diskursus yang progresif. Lebih jauh bahkan wacana tersebut merupakan wujud pembodohan bukan pendidikan politik.
Advertisement
Dalam dua kali Pilkada saja terutama pada tahun 2010 dan 2015 secara jelas calon bupati, calon wakil bupati dan kemudian terpilih bukanlah asli Bantul. Tercatat mantan Bupati Sri Surya Widati, (2010-2015) lahir di Jakarta, sedangkan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih (2015-2020) lahir di Rembang Jawa Tengah.
Secara lebih mendasar KPK meminta agar FRBB membaca, mempelajari kembali UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tidak ada satu pasalpun yang mengatur calon bupati, wakil bupati harus putra daerah.
KPK mengajak partai politik, kader dan simpatisan agar melakukan sosialisasi, pendidikan politik yang baik. Bukan memberikan pembodohan yang bisa memicu ketegangan dan konflik.
Siapapun yang memenuhi persyaratan sebagai mana diatur UU bisa menjadi calon bupati dan wakil bupati.
Sedari awal, marilah kita ciptaan proses Pilkada 2020 yang terbuka, jujur, aman dan damai.
Sederhana saja, dalam negara Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, selama tidak ada ketentuan khusus ataupun keputusan pengadilan.
"Setiap warga negara memiliki hak pilih dan dipilih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkahNya untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia," kata Koordinator KPK Beny Susanto, melalui rilis, Rabu (2/10/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pemilu Usai, Gus Endar Serukan Persatuan dan Kerukunan
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Advertisement
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Pendaftaran Bacalon Ditutup Kemarin, 4 Orang Ambil Formulir di DPC PDIP Bantul
Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo Maju Pilkada, Begini Respons Pemda DIY
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Muncul Wacana Pilihan Lurah di Gunungkidul Tahun Depan Digelar Dua Kali
Advertisement
DPD PAN Gunungkidul Sebut Partainya Solid, Tepis Isu Penolakan
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan Dikritik Walhi, Jadi Bentuk Lepas Tanggung Jawab
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
AHY Menegaskan Tidak Akan Ada Lagi Asal Menggusur di IKN
Advertisement
Hendak Mengambil Ponsel, Warga Sleman Malah Kecemplung Sumur
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
- Mengalami Era Baru Koneksi Internet dengan Izzi Life dari Life Media
- Digugat Vendor Snack Pelantikan KPPS yang Sempat Viral, Ini Tanggapan KPU Sleman
- PPP Incar Posisi Calon Wakil Wali Kota Jogja
- Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
Advertisement
Advertisement
