Penggusuran Tinggal Menghitung Hari, Petambak Udang Kulonprogo Memilih Bertahan

Audiensi antara Forum Petani Tambak Udang Gali Tanjang dengan DPRD Kulonprogo, AP I, dan OPD terkait untuk membahas penggusuran lahan tambak udang, Senin (28/10/2019). - Harian Jogja/Lajeng Padmaratri
28 Oktober 2019 20:57 WIB Lajeng Padmaratri Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Forum Petani Tambak Udang (FPTU) Gali Tanjang Kulonprogo meminta DPRD setempat agar mendesak PT Angkasa Pura 1 menangguhkan penggusuran lahan tambak yang direncanakan akan dilakukan pada 31 Oktober hingga 1 November 2019.

Sebelumnya, Pemkab Kulonprogo memberi waktu bagi petani tambak udang yang masih aktif untuk mengosongkan tambaknya supaya bisa diratakan hingga awal November.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo, Sudarna, mengatakan mulai 22 Oktober lalu masih ada 64 tambak yang bertahan dari total 238 tambak. Meski begitu, ia tak bisa memastikan apakah target perataan tanah akan mundur atau tetap dijalankan dua hari mendatang. "Menurut Ketua DPRD tadi akan ada audiensi dengan BPDAS [Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai], kita tunggu itu dulu," ujar Sudarna, Senin (28/10/2019) seusai audiensi di Ruang Paripurna DPRD Kulonprogo.

Dalam audiensi tersebut FPTU Gali Tanjang meminta Dewan lebih memihak rakyat supaya mata pencaharian mereka tidak hilang. Ketua FPTU Gali Tanjang, Agung Supriyanto, merasa Angkasa Pura I tidak pernah terbuka dalam melaksanakan program sabuk hijau di wilayah pesisir untuk kepentingan Yogyakarta International Airport (YIA).

"Info yang terakhir itu kami disuruh relokasi di [Desa] Banaran. Kemarin kami ketemu dengan warga Banaran, katanya sosialisasi saja belum. Intinya belum siap," ujar Agung.

Selain ketidakterbukaan terkait dengan lokasi relokasi, Agung juga merasa harga tanah di Desa Banaran sangat tinggi dibandingkan tanah di Desa Glagah tempat mereka saat ini bertani. Menurutnya, sepetak lahan dengan luasan 2.000 meter di Desa Banaran menghabiskan biaya Rp225 juta, sementara di Desa Glagah biayanya bawah Rp50 juta. "Ini sangat jauh karena perbedaan tanah. Kami dari forum di Glagah sampai Jangkaran sepertinya tidak mungkin mampu dengan biaya sebesar itu," jelas Agung.

Apabila tetap digusur, Agung mengusulkan AP I untuk melakukan pembagian wilayah penggusuran. Pembagian ruang ini misalnya sebagian lahan tetap untuk tambak udang, sedang sebagian lagi untuk wilayah penghijauan. "Seandainya AP I mau terbuka, mendapat masukan dari kami petani tambak, proyek greenbelt ini saya pikir bisa ada pembagianlah," ujar Agung.

Pembagian ini ia anggap sebagai timbal balik proyek greenbelt atas keberadaan tambak udang di wilayah tersebut. "Mungkin bisa dikasih space, kami berkorban berapa persen lahan tambak untuk penghijauan, dengan timbal balik kami pula yang merawat penghijauan itu," kata dia. Sebab, kata dia melakukan penghijauan di wilayah pesisir tak semudah di wilayah lain. Tanah pasir cukup menyulitkan jika pengelola penghijauan tak terampil.

Meski menolak, Agung mengaku belum menentukan sikap jika pada 31 Oktober mendatang alat berat tetap diturunkan di lahan tambak udang untuk penggusuran.

Dalam audiensi ini, Angkasa Pura I diwakili Rio Hendarto selaku Communication and Legal Manager PT Angkasa Pura I Yogyakarta tidak menyampaikan banyak hal. "Dari audiensi hari ini akan kami sampaikan ke General Manager dulu," kata Rio.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati selaku juru bicara dalam audiensi menegaskan akan mencarikan titik temu terkait penolakan petani tambak udang. Meski begitu, ia mengatakan DPRD Kulonprogo terlebih dahulu akan menggelar pertemuan lebih lanjut dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL SOP), AP I, dan OPD terkait pada Rabu (30/10/2019) mendatang. "Kami baru tahu kalau yang menjalankan greenbelt nanti dari BPDAS, jadi kami akan ajak mereka bertemu dulu," ujar Akhid.