Aturan Tidak Jelas, Anggaran PPPK Rp5 Miliar di Bantul Mangkrak

Ilustrasi dana atau anggaran. - JIBI
26 November 2019 20:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan angaran Rp5 milir yang dipersiapkan untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini menjadi sisa lebih pengunaan anggaran (Silpa) dalam APBD 2019. Sebab nasib PPPK sampai saat ini belum ada kejelasan.

Total ada 177 orang tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK pada awal tahun ini. Mereka sempat dijanjikan mulai bekerja pada Mei lalu, namun sampai akhir tahun ini tidak ada kejelasan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan belum ada formasi untuk PPPK. Pihaknya masih menunggu ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformsi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kami sudah menanyakan langsung ke Kemenan RB katanya kami diminta menunggu karena belum ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknianya," kata Danu, di Parasamya, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bantul, Selasa (26/11/2019).

Danu mengatakan seleksi PPPK baru diakomodir melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan PP tersebut belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknisnya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah. Bahkan informasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan ada kupta PPPK pada November ini ditiadakan dari Kemenpan RB.

Padahal sebelumnya diinformasikam penerimaan CPNS tahun ini 60% untuk CPNS dan 40% untuk PPPK, namun alhirnya hanya untuk CPNS semua, "Karena juknis PPPK ini tidak ada," ujar Danu. Pihaknya diminta menunggu sampai akhir tahun ini untuk kejelasan PPPK.

Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis Pemkab Bantul tidak bisa berbuat banyak soal nasib PPPK yang lolos seleksi karena pengangkatan SDM CPNS dan PPPK harus merujuk regulasi dari Pemerintah Pusat yang belum ada sampai sekarang. Terkait anggaran honor PPPK yang sudah disiapkan Rp5 miliar "Itu otomatis akan mrnjadi Silpa kalau tidak dipakai," kata Helmi.

Meski nasib PPPK tidak jelas, namun Helmi menyatakan Pemkab Bantul tetap memperhatikan tenaga honorer khususnya guru. Bahkan tahun depan direncanakan insentif honorer ada kenaikan meski kebaikannya tidak banyak. Pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan honorer guru maupun pegawai.