Lebarkan Akses Masuk Kawasan Industri Piyungan, Segini Dana yang Disiapkan Pemkab
Papan petunjuk lokasi yang bakal dijadikan akses masuk Kawasan Industri Piyungan di Jalan Wonosari Km 12,5 Payak, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Jombor. Foto diambil belum lama ini. - Harian Jogja/Arief Junianto Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan dana sebesar Rp6 miliar untuk menyiapkan akses masuk Kawasan Industri Piyungan (KIP) di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Isa Budi Hartomo mengatakan anggaran Rp6 miliar tersebut hanya dipakai untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan jalan nantinya akan dibantu oleh Pemda DIY.
Proses pembebasan lahan, kata dia, sudah dimulai tahun ini melalui tahap perencanaan dan mulai pembebebasan lahan awal tahun depan. Isa mengklaim pembebasan lahan milik warga dan Sultan Grond (SG), serta tanah kas desa tersebut tidak ada persoalan. “Warga sudah memahami kawasan itu bakal ramai,” kata Isa saat ditemui di kantornya, Selasa (3/12/2019).
Rencana jalan keluar masuk KIP yang dimulai dari Jalan Jogja-Wonosari, tepatnya barat pasar Piyungan itu pajangnya sekitar 800 meter. Lebar jalannya nanti 40 meter yang akan dibuat tiga lajur.
BACA JUGA :
Jalur tengah itu nantinya khusus jalur kendaraan industri. Sementara dua lajur di kanan dan kiri khusus jalur kendaraan masyarakat maupun karyawan dari KIP. Isa mengatakan ada lebih dari 300 hektare lahan di KIP. Dari luasan tersebut yang sudah disewa sekitar 102 hektare.
Meski begitu tak bisa dipungkiri progres KIP pun terbilang cukup lamban. Dari 102 lahan yang disewa pun baru satu pabrik di wilayah Desa Srimulyo dan beberapa pabrik di Desa Sitimulyo. “Kalau jalan sudah lebar pasti nanti ramai,” kata Isa.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUKMP) Bantul, Agus Sulistiyana mengatakan pelebaran jalan itu diharapkan memperlancar jalur keluar masuk KIP. Kawasan itu, kata dia, nantinya juga akan menjadi kawasan khusus berbasis UKM.
“Perusahaan di kawasan industri itu nantinya diarahkan untuk mengambil bahan baku dari masyarakat untuk yang bisa dipenuhi oleh wrga sekitar. Selebihnya yang tidak bisa dipenuhi boleh mengambil dari luar,” ujar Agus.
