Penggunaan Kecerdasan Buatan di Pemerintahan Tak Perlu Ditakutkan

Harianjogja.com, JOGJA-Penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan tidak perlu ditakutkan oleh berbagai pihak. Seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan ini akan menjadi suatu kebutuhan sehingga perlahan harus diterapkan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan pemangkasan eselon III dan eselon IV akan diganti dengan kecerdasan buatan. Bappenas direncanakan menjadi lembaga pertama yang akan mengimplementasikan rencana tersebut. Perkembangan teknologi informasi kecerdasan buatan saat ini banyak dibahas di forum ilmiah internasional.

Ketua STMIK Akakom Yogyakarta Suprawoto meyakini kecerdasan buatan bisa diimplementasikan di lingkungan pemerintahan. Karena hal ini bukan sesuatu yang menakutkan namun justru dibutuhkan karena bisa meringankan beban pemerintah untuk memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat.

"Harapannya AI ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menjadi sesuatu yang bisa mengurangi beban kerja pemerintah, dan bisa benar-benar diimplementasikan di pemerintahan," ungkapnya dalam The 2nd International Seminar on Research Information Technology & Intelligent System 2019 di salah satu hotel di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Jogja, Kamis (5/12/2019).

Selaku penyelenggara pihaknya juga menghadirkan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh DIY dalam forum tersebut. Secara umum peserta dari delapan negara, seperti Srilangka, Jepang, Malaysia, Taiwan dan lainnya, dengan total 289 makalah yang banyak membahas kecerdasan buatan. Harapannya dari hasil diskusi bisa menjadi rekomendasi tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merespons perkembangan teknologi, utamanya kecerdasan buatan.

Adapun konsep kecerdasan buatan ini, lanjutnya, merupakan cara mengambil data yang besar kemudian berdasarkan data tersebut bisa memberikan tanggapan balik. Sehingga tidak terlepas dari big data dimanajemen untuk memberikan respons terhadap orang lain yang membutuhkan informasi lebih detail. Hal ini bisa diterapkan di pemerintahan terutama dalam memberikan respons atas berbagai keluhan layanan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan cepat.

"Sehingga ada question learning, berdasarkan data yang ada bisa merespons lebih baik lagi. Di toko-toko online yang sudah berjalan, ketika ada keluhan dari pelanggan langsung ditanggapi dengan sistem itu [kecerdasan buatan]," ujarnya.

Ia menilai penggunaan teknologi secara umum di lingkungan pemerintahan tak terkecuali DIY ini perlu terus ditingkatkan. Suprawoto menyadari banyak kalangan pegawai pemerintah yang sudah berusia tua sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya dalam penggunaan teknologi. Karena teknologi hakekatnya tidak untuk mempersulit manusia namun justru bisa mempermudah.

"Saat ini masih belum maksimal, perlu peningkatan sehingga harapannya ke depan menjadi lebih baik. Karena teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang, meringankan beban layanan. Bagi yang sepuh-sepuh, saya kok yakin pasti bisa selama mau belajar, ini soal kemauan," ujarnya.

Dosen National Taipei University of Technology, Taiwan Profesor Chuan Ming Liu menjelaskan pentingnya big data sebagai pendukung di setiap instansi. Saat ini perkembangan teknologi terjadi sangat cepat. Seperti komputer yang juga berevolusi, mulai dari hanya bisa digunakan sekedar untuk mengetik, terkoneksi internet hingga teknologi internet of things.

"Memiliki data besar, maka tidak ada gunanya data yang kecil kecuali kita dapat mengubah nilainya [menjadi besar]. Dengan big data berbagai ada jenis ukuran data hingga kecepatan di mana data dihasilkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News