Ada Larangan, Lelang Jabatan di Gunungkidul Jalan Terus

ILustrasi lelang jabatan - JIBI
06 Januari 2020 22:07 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Adanya larangan bupati melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, tiga jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap diisi meski mendekati pelaksanaan pilkada.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengatakan jajarannya siap menaati aturan berkaitan dengan pelarangan bupati memutasi atau menata pejabat. Meski demikian, peraturan ini tidak mengganggu proses lelang jabatan yang akan dijalankan Pemkab.

Hal ini dikarenakan kekosongan sudah terjadi sejak akhir November 2019 di tiga OPD masing-masing Kesatuan Bangsa dan Politik; Satpol PP dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). “Kalau pengisian pejabat menunggu bupati baru dilantik masih lama karena masa jabatan bupati saat ini baru habis pada Februari 2021. Jadi, meski ada pilkada posisi pejabat yang kosong harus tetap diisi, karena jika tidak diisi maka kekosongan terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1/2019).

Drajat menjelaskan untuk memastikan pengisian tidak menyalahi aturan dan bupati terhindar dari sanksi, sebelum pelantikan dilakukan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Memang dilarang, tapi kalau ada surat pernyataan tertulis dari Menteri Dalam Negeri maka diperbolehkan,” katanya.

Disinggung mengenai tahapan lelang jabatan, Drajad mengakui masih dalam persiapan. Meski demikian, ia memastikan dalam waktu dekat akan dibuka untuk lelang jabatan di tiga OPD yang kosong. “Tim pansel sudah rapat dan pekan ini kami umumkan persyaratan untuk pendaftaran,” katanya.