Apa Kabar Rencana Pembangunan Underpass Gejayan? Ini Kata Pemerintah

Ilustrasi underpass - JIBI
17 Januari 2020 20:57 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pembangunan underpass Gejayan di Sleman sempat direncanakan oleh pemerintah DIY.

Kabid Bina Marga Dinas PUP ESDM DIY Bambang Sugaib berharap pembangunan underpass Gejayan bisa dilanjutkan oleh pusat. Namun hingga awal 2020 ini belum ada kejelasan terkait rencana pembangunannya.

“Dulu kami punya program itu, tentang Gejayan akan dilanjutkan di tahun berapanya belum ada informasi, tetapi kami memang berharap itu bisa dilakukan [proyek underpass gejayan],” katanya, Jumat (17/1/2020).

Adapun untuk underpass Kentungan, Pemda DIY memastikan telah mendapatkan informasi dari Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) terkait beroperasinya underpass tersebut.

Underpass Kentungan bakal beroperasi paling lambat pada 15 Februari 2020 mendatang. Saat ini masih terus berproses menuju penyelesaikan pra operasional.

Bambang Sugaib menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Satker PJN terkait waktu operasional Underpass Kentungan. Mengingat kendali proyek itu sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. “Saya dapat informasi dari teman-teman satker PJN, paling lambat tanggal itu 15 Februari 2020 insyaallah sudah bisa beroperasi itu paling lambat,” katanya di Kompleks Kepatihan.

Ia menambahkan saat ini masih terus berproses menuju operasionalisasi underpass. Sehingga ia yakin berbagai hal sudah disiapkan mulai dari kelistrikan, pompa dan manajemen lalu lintasnya.

“Tentunya kan ini semuanya menuju tanggal 15 tadi semua tahap finalisasi atau persiapan menuju operasional underpass, leadernya ada di satker, persiapan tentang listrik pompa, dan lainnya pasti sudah disiapkan, termasuk manajemen lalu lintasnya,” ucapnya.

Terkait molornya operasional itu, Bambang Sugaib menilai hal itu masalah teknis dalam suatu pengerjaan proyek. Apalagi lokasi proyek berada di kawasan padat lalu lintas. Tetapi tentu ada konsekuensi atas keterlambatan tersebut dan sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat.