Nelayan Gunungkidul Kesulitan Urus Dokumen Kapal

Aktivitas nelayan di kawasan Pelabuhan Sadeng di Kecamatan Girisubo, Senin (6/4/2020). - Harian Jogja/David Kurniawan
06 April 2020 23:57 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Nelayan di Pelabuhan Sadeng, Kecamatan Girisubo, kesulitan mengurus dokumen kelengkapan untuk melaut. Pasalnya, pengurusan izin tak bisa diurus di wilayah DIY sehingga harus mengurus ke daerah lain seperti Cilacap atau Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, Sarpan, mengakui untuk bisa melaut khususnya kapal ukuran di atas 10 Grosston (GT) harus mengantongi sejumlah izin mulai dari surat izin usaha, surat izin penangkapan hingga dokumen kelengkapan kapal. Berbagai surat izin ini saling berkaitan karena menjadi satu kesatuan sebelum kapal berangkat melaut. “Kami tertib mengurusnya, tetapi harapannya bisa lebih dipermudah,” kata Sarpan saat ditemui di Pelabuhan Sadeng, Senin (6/4/2020).

Untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak ada masalah karena bisa diurus di Pemda DIY. Namun untuk dokumen kapal seperti surat layak operasi menjadi kendala karena nelayan harus mengurus ke Cilacap atau Semarang.

Pengurusan ke luar daerah menjadi masalah karena proses tidak bisa selesai dalam sehari. Pengurusan izin bisa memakan waktu hingga lima bulan. Padahal, kata Sarpan, dokumen kapal sangat penting karena merupakan syarat utama mengurus SIUP dan SIPI. “Untuk biaya pengurusan tidak masalah, tetapi yang jadi persoalan prosesnya dan nelayan harus bolak-baik ke tempat pengurusan sehingga butuh biaya besar untuk akomodasi,” katanya.

Permasalahan ini sudah disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY. Ia berharap di DIY ada proses pengurusan dokumen kapal sehingga nelayan tidak harus mengurus ke daerah lain agar prosesnya bisa lebih cepat. “Padahal dokumen harus diperbaiki setiap setahun sekali,” katanya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul, Rujimanto, mengatakan pemerintah harus bisa memberikan fasilitas sehingga ada kemudahan akses. Pasalnya, nelayan menjadi instrumen penting dalam memenuhi target hasil tangkapan ikan yang dicanangkan pemerintah setiap tahun. “Tidak hanya bantuan alat, tetapi juga diberikan pelatihan agar upaya menyejahterakan nelayan bisa terwujud,” katanya.