Rapat Virtual dengan Menhub, Bupati Kulonprogo Minta Ganti Rugi Rel Bandara Segera Tuntas

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Bupati Kulonprogo, Sutedjo meminta pemerintah pusat segera menuntaskan pembayaran ganti rugi untuk warga terdampak pembangunan jalur rel kereta api dari dan menuju Yogyakarta International Airport (YIA) Kapanewon Temon.

Permintaan itu disampaikan Sutedjo dalam rapat virtual bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan sejumlah pihak terkait pembangunan rel bandara, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gus Miftah Sarankan Follow Akun Tokoh Agama yang Menentramkan Bukan Menjerumuskan

"Kami sampaikan terimakasih bahwa surat kami telah direspon kemudian ditindaklanjuti dengan rapat ini, tapi kami sampaikan juga bahwa proses penyelesaian pembayaran ganti rugi amat sangat mendesak. Mohon proses di awal yang sudah lancar, bisa diimbangi proses di atas. Kami mohon pembayaran ganti rugi bisa segera dituntaskan," kata Sutedjo saat menyampaikan permohonan penyelesaian ganti rugi dalam rapat virutal di Command Room Center, Dinas Komunikasi Kulonprogo, Jumat sore.

Sutedjo menerangkan dari sekitar 560 bidang tanah terdampak di tiga kalurahan yakni Kalidengen, Kaligintung dan Glagah, Kapanewon Temon, baru sekitar 247 bidang yang dibayarkan. Padahal seluruh warga terdampak sudah mengirimkan berkas persyaratan pencairan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku bagian dari tim pengadaan lahan pembangunan rel. Berkas itu selanjutnya diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pemeriksaan.

Jika ada berkas yang belum komplit, bakal dikembalikan untuk dilengkapi. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait berkas tersebut. Sehingga kata Sutedjo, warga berpikir bahwa berkas itu sudah lengkap dan tinggal menunggu pencairan.

Baca juga: Erick Thohir: BUMN Punya Peran Vital Hadapi Wabah Corona

"Yang kami tahu persyaratan warga sudah sesuai, kalaupun ada hal-hal yang kurang mohon segera diinformasikan," ujarnya.

Sutedjo khawatir jika pencairan ganti rugi tak kunjung dilakukan, warga terdampak bisa berubah pikiran dan justru menolak pembangunan tersebut.

"Apalagi sekarang pekerjaan fisik sudah dimulai sementara pembayaran belum rampung. Meski ada yang menghendaki sistem sewa ada pula yang tolak. Kami khawatir jangan-jangan nanti warga yang belum dilunasi berubah sikap. Kami khawatir itu. Terus terang. Kami was-was," ujarnya.

"Oleh karena itu bagaimana ini segera diselesaikan. Kalau memang ada kendala administrasi mohon ada diskresi supaya cepat selesai," imbuhnya.

Bupati juga menanyakan kapan pencairan bisa dilakukan. Namun Menhub Budi Karya Sumadi belum bisa menjawabnya karena proses verifikasi data masih dilakukan oleh LMAN. "Memang tidak mudah bagi LMAN untuk perkiraan waktu pencairan, tapi Insaallah pada Rabu (8/7/2020) semua data akan diverifikasi bersama-sama," kata Menhub.

Guna mempercepat penyelesaian pencairan, Budi memerintahkan bawahannya untuk proaktif mengawasi proses verifikasi data warga. Setiap minggu nantinya akan ada rapat rutin terkait penuntasan verifikasi data itu yang bisa diikuti oleh Bupati Kulonprogo. "Tiap minggu akan kita rapatkan dan Bupati bisa rawuh di acara ini untuk memantau progresnya," ujar Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News