Nasib 1.958 PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Menunggu Kebijakan Pusat
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, WONOSARI – Anggota DPRD Gunungkidul dengan Bupati menandantangani kesepakatan tentang APBD Perubahan 2020. Pembahasan plafon anggaran ini berlangsung dengan singkat karena hanya dibahas dalam rentang waktu sepekan.
Nota pengantar draf perubahan APBD 2020 disampaikan oleh Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (16/9/2020). Diserahkan draf ini, anggota dewan langsung melakukan pembahasan dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gunungkidul.
BACA JUGA : APBD Perubahan Disahkan, Kulonprogo Fokus Kembalikan
Berselang dua hari dari penyerahan nota pengantar atau tepatnya Jumat (18/9), anggota DPRD kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum fraksi terhadap draf APBD Perubahan 2020. Pandangan dari ketujuh fraksi ini pun dijawab oleh bupati dalam paripurna yang berlansung Senin (21/9/2020). Setelah prosesi tanya jawab yang disertai dengan klarifikasi terhadap jawaban bupati akhirnya RAPBD Peruahan 2020 disepakati bersama pada Selasa (22/9) sore.
Anggota DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan, pembahasan APBD Perubahan berlangsung dengan singkat. Hal ini dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan karena hanya fokus pada penyesuaian plafon anggaran dengan kondisi terkini.
“Baiknya tidak ada APBD Perubahan, tapi berhubung ada yang harus disesuaikan, maka harus dilakukan perubahan,” katanya Rabu (23/9/2020).
BACA JUGA : Sempat Berhenti karena Pandemi, Padat Karya Diusulkan
Ari menilai, pembahasan APBD Perubahan masih fokus terhadap penanangann pandemic corona. Ia berharap wabah ini bisa ditangani dengan baik sehingga jumlah kasus penyebaran bisa dikendalikan.
Juru Bicara Anggota DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto menambahkan, berdasarkan rapat internal di dewan seluruh fraksi sepakat dengan draf APBD Perubahan yang diserahkan bupati sehingga bisa dilanjutkan ke pengesahan. Menurut dia, pembahasan APBD Perubahan dilakukan untuk penyesuaian plafon anggaran baik dari sisi penerimaan ataupun pengeluaran.
Untuk plafon pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp184 miliar, dari Rp2,03 triliun menjadi Rp1,84 triliun. Adanya penurunan ini berdampak terhadap sektor belanja pemkab karena juga mengalami pengurangan hingga ratusan miliar rupiah.
“Semua sudah disepakati karena sudah ditetapkan bersama-sama,” kata Demas.
BACA JUGA : Dikebut, Pembahasan APBD Perubahan 2019 Selesai Empat
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi saat membacakan sambutan dari bupati mengatakan, dengan persetujuan bersama atas RAPBD Perubahan 2020, maka rencana pelaksanaan kegiatan yang baru bisa dilaksanakan secara efektif.
“Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Yang jelas, kegiatan masih fokus dalam upaya percepatan penanganan corona dan penangan dampak pandemi secara optimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Jadwal SIM Keliling Jogja 11 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
Prasetyo Hadi meluruskan kabar Prabowo menolak pengunduran diri Gibran. Wapres juga meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya.
SIM Keliling Jogja 11 November 2026 hadir di Kantor Kapanewon Godean. Simak jadwal lokasi, syarat perpanjangan SIM A dan C, serta rincian biayanya.
MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah mengabulkan kasasi Subhan. Simak pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Rabu 11 November 2026. Ada 12 jadwal pergi-pulang dengan tarif Rp12.000 sekali jalan.