Gara-Gara Corona Penataan Kawasan Kumuh di Sleman Tahun Ini Ambyar

foto ilustrasi (JIBI - Solopos)
05 Oktober 2020 20:17 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN-Target pemerintah menuntaskan kawasan kumuh di Sleman tidak dapat terpenuhi tahun ini. Kendala utama molornya target tersebut akibat pandemi Covid-19.

Kasie Perumahan Formal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Sleman Nurrochmawardi mengatakan Pemkab Sleman menargetkan penanganan kawasan kumuh selesai pada tahun ini. Namun target tersebut tidak dapat terpenuhi karena pandemi Covid-19.

"Ya tidak hanya di Sleman, tapi hampir di semua daerah. Target tidak terpenuhi karena alokasi dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19," kata Nurrochmawardi, Senin (5/10/2020).

Dia menjelaskan, dari rencana awal pada 2017 lalu, penanganan kawasan kumuh dilakukan di 45 titik tersebar di 17 kalurahan. Luasnya tercatat 162,93 hektare. Hasilnya, penanganan kawasan kumuh sudah mencapai sekitar 80% atau hanya tersisa enam titik lokasi seluas lebih dari 42 hektare.

BACA JUGA: Akibat Pandemi, Belasan Keluarga Gunungkidul Gagal Transmigrasi

Lokasinya, kata Kelik sapaan akrab Nurrochmawardi, tiga lokasi berada di wilayah Papringan, Caturtunggal, Depok. Sisanya di Mrican (Caturtunggal, Depok), Trini (Trihanggo, Mlati) dan Sanggarahan (Tirtoadi, Mlati). "Sebenarnya sudah diintervensi. Tapi tahun ini tidak bisa diselesaikan akibat pandemi Covid-19," katanya.

Untuk tetap menuntaskan penanganan kawasan kumuh tersebut, Pemkab kembali memasukkan anggaran penanganannya pada tahun depan. Sebagai persiapan, DPU sudah melakukan pelatihan, sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga di lokasi penataan.

"Ada tujuh indikator untuk penanganan kawasan kumuh. Mulai penataan bangunan, jalan inpeksi, drainase, persampahan, RTH hingga proteksi kebakaran," katanya.

Meskipun begitu, lanjut Kelik, tidak semua indikator tersebut harus terpenuhi. Alasannya, indikator penanganan kawasan kumuh dipenuhi tergantung disuaikan dengan kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh warga. "Rumusan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Permukiman dengan dana sekian," katanya.