Penanganan Dampak Gunung Merapi Butuh Biaya, Pemkab Sleman Siapkan Anggaran

nWisatawan asing melintas di lereng Gunung Merapi wilayah Kaliadem, Cangkringan, Sleman, setelah terjadi erupsi, Selasa (3/3/2020). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
06 November 2020 14:17 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN - Menyusul peningkatan status Gunung Merapi dari status Waspada menjadi Siaga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengeluarkan Surat Edaran terkait status kedaruratan bencana Merapi. Pemkab mengaku siap untuk menghadapi bencana Merapi.

Sekda Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan Pemkab sudah mengadakan rapat koordinasi mengantisipasi potensi bencana Merapi. Rakor juga memutuskan sejumlah hal. Misalnya jalur evakuasi sudah tidak dibolehkan untuk jalur truk penambangan pasir. Pemkab juga menyiapkan anggaran penanganan bencana Merapi.

"Kami akan segera membuat surat edaran ke semua kepanewon di lereng Merapi. Sleman sudah siap. Kami akan terbitkan (anggaran) darurat Merapi karena ini membutuhkan pembiayaan," katanya, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Sekolah di Sleman Masih Jalani Pembelajaran Jarak Jauh

Berdasarkan ABT 2020, Pemkab menyiapkan dana kebencanaan pada pos belanja tak terduga sebesar Rp57,6 miliar pada APBD Perubahan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk penanganan Merapi sekaligus Covid-19 hingga 31 Desember mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto mengatakan antisipasi bencana Merapi sudah disiapkan sejak lama. Bahkan warga dan seluruh relawan sudah dibekali dengan pemahaman bagaimana melakukan evakuasi. Sesuai rencana kontijensi bencana Merapi, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, difabel serta ternak yang lebih dulu dievakuasi. "Masyarakat sudah kami latih untuk antisipasi. Pemkab sudah punya rencana kontijensi Merapi," katanya.

Pemkab juga menyiapkan barak-barak pengungsian, termasuk sarana dan prasaranya. Selain itu, lokasi wisata yang berjarak lima kilometer dari puncak Merapi ditutup. Mulai wisata Bukit Klangon, Kaliadem hingga Turgo sementara ditutup bagi wisatawan. Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari BPPTKG. "Wisata dibatasi karena jarak aman lima kilometer dari puncak. Tempat wisata yang kurang dari lima kilometer kami tutup," katanya.

Baca juga: Bawa Celurit, Pria Asal Bantul Dicokok Polisi

Joko mengatakan di wilayah Sleman terdapat tiga dusun yang berpotensi bahaya terkena erupsi Merapi. Dusun Kali Tengah Lor, Kaliadem Lama dan Pelemsari Lama. Di Kaliadem lama sudah tidak ada penghuni hanya beberapa bangunan. Isinya pun ternak. Sementara di Pelemsari hanya ada dua KK yang menghuni tetapi mereka memiliki rumah di Huntap. "Yang di Kali Tengah Lor ini ada kelompok rentan sebanyak 160 jiwa yang perlu dievakuasi," katanya.

Rencananya, kelompok rentan di Kali Tengah Lor ini akan diungsikan ke Barak Gayam yang memiliki kapasitas 300 orang. Hanya saja karena pandemi Covid-19, maksimal penghuni di barak tersebut dibatasi hingga 120 orang. Sisanya, mereka ada yang mengungsi ke rumah sendiri di bagian bawah atau kerabat terdekat. "Semuanya sudah kami data semua," katanya.

Untuk wilayah di luar radius aman, seperti Turi dan Pakem, meskipun dianjurkan tidak mengungsi. Namun jika tetap ingin mengungsi, maka Pemkab akan menfasilitasinya. BPBD, katanya saat ini mengelola sebanyak 12 unit barak. Jumlah tersebut belum termasuk 22 barak pengungsian yang dikelola oleh kalurahan.

"Kami rasa yang akan mengungsi nanti tidak terlalu banyak. Barak yang ada cukup untuk menampung pengungsi. Saat ada peningkatan status, kelompok rentan dan ternak akan diungsikan lebih dahulu. Kami siapkan dulu pengungsian yang di Kali Tengah Lor karena banyak kelompok rentan," katanya.

Panewu Cangkringan Suparmono mengaku sudah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana kesiapsiagaan bencana Argomulyo terkait kesiapan penanganan pengungsian. Pihaknya juga meminta partisipasi aktif warga di sekitar barak pengungsian. "Yang akan diungsikan lebih dahulu adalah kelompok rentan. Kapan mengungsi? Semuanya sudah disiapkan dan kami menunggu komando dari Pemkab," ucapnya.