Relawan Sorban Ijo Minta KPU Sleman Tak Ceroboh

Harianjogja.com, SLEMAN—Cuitan akun @KPUSelman yang hanya mengunggah visi misi paslon 03, Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, mendapat kritikan dari Relawan Sorban Ijo. Mereka mengingatkan agar KPU adil dan tak memihak pada salah satu paslon.

Koordinator Sorban Ijo Basuki Riyadi mengatakan unggahan KPU Sleman melalui akun Twitter @KPUSleman sudah mencederai dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. KPU Sleman, katanya, seharusnya bertindak adil dan tidak memihak.

"Kami menuntut Ketua KPU dan para komisionernya [jika perlu] mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban dan demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Misalnya fitnah tentang jual beli dan penggelembungan suara," katanya di sela-sela kegiatan deklarasi Relawan Sorban Ijo di Masjid Pathok Negoro Mlangi, Minggu (15/11/2020).

Sukarelawan pemenangan paslon nomor 1 Danang Wicaksana Sulistya dan Agus Choliq ini juga meminta agar Bawaslu Sleman juga bertindak tegas dan tidak mentolelir kecerobohan KPU tersebut. "Jangan hanya diberi sanksi teguran terapi harus rekomendasi pemberhentian KPU. Ini penting karena masyarakat Sleman akan menghadapi proses pemilihan pemimpin yang akan menentukan nasib Sleman ke depan dan menentukan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia mengajak masyarakat Sleman untuk memilih pemimpin dengan melihat kemampuannya, kesiapannya dalam membangun Sleman. Masyarakat tidak perlu merasa berhutang budi kepada pejabat tertentu dengan adanya realisasi program pemerintah yang tiba-tiba banyak digelontorkan menjelang pilkada. "Di akhir November ini banyak bantuan yang diberikan seperti bantuan keuangan khusus (BKK), PKH, hibah pariwisata, hibah budaya dan lainnya. Padahal siapapun yang menjadi bupati dan wakil bupati, bantuan atau hibah tersebut masih akan tetap ada," katanya.

Dewan Penasihat Relawan Sorban Ijo Nurharis Salimi mengatakan deklarasi dukungan digelar di Masjid Kagungan Ndalem Pathok Negoro Mlagi karena masjid ini merupankan sebuah simbol bersatunya antara Kraton Jogja dengan santri. Diharapkan hal ini menjadi pelecut semangat ratusan anak muda untuk terus begerak memenangkan paslon nomor 1. Selain itu mereka terbentuk untuk mengkritisi penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk pemenangan calon tertentu.

"Kami berharap Pilkada Sleman dapat berlangsung dengan fair dan pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik, bukan yang menggunakan cara-cara tidak terpuji. Kami juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang menyalah gunakan wewenang untuk memenangkan salah satu paslon, maka akan kami lawan," katanya.

Pihaknya mengaku sudah mendapat dan masih terus menghimpun data di mana banyak bantuan dan kegitan yang tidak wajar dilaksanakan pada November ini untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon. Hal ini, katanya, tentu sangat tidak etis dan merusak ruh demokrasi di Sleman. "Ada sejumlah penyaluran dana pemerintah yang ditumpangi dengan menekan kepada masyarakat agar seolah olah berhutang budi pada tim atau paslon tertentu. Ini tidak baik bagi demokrasi," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan pihaknya menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait konten video sosialisasi visi dan misi para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Sleman. Setelah mengetahui adanya masalah di konten Twitter tersebut, KPU Sleman kemudian menghapus pada pukul 04.25 WIB. Tujuannya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan informasi yang kurang tepat. "Konten yang tidak terunggah secara utuh di akun Twitter segera ditelusuri dan dikoordinasikan dengan pihak yang berkompeten di bidang teknologi informasi," kata Trapsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News