Kulonprogo Atasi Stunting dengan Intervensi Gizi & Maksimalkan Peran Posyandu

Harianjogja.com, PANJATAN--Stunting menjadi salah satu masalah sosial yang terus disorot oleh pemerintah kabupaten Kulonprogo. Upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan potensi stunting yang bisa terjadi kepada anak terus dilakukan.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan upaya Pemkab Kulonprogo melalui dinas terkait untuk menekan kasus stunting di Kulonprogo yakni dengan melaksanakan intervensi gizi spesifik yang ditujukan pada anak dalam 1.000 hari pertama kelahiran (HPK).

"Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada masyarakat umum dengan melibatkan lintas sektor dan mitra kerja juga kami lakukan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dari keluarga,” kata Sutedjo pada Sabtu (26/9/2021).

BACA JUGA : Stunting Gunungkidul Masih di Angka 17,4 Persen

Dikatakan Sutedjo, berdasarkan catatan dari Pemkab Kulonprogo, hingga pada saat ini stunting di Kulonprogo setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada 2020, angka stunting telah menginjak angka 11,8 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2018 lalu yang mencapai 14,31 persen dari total balita yang ada di Kulonprogo.

Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pengembangan Kependudukan yang sekaligus mewakili Kementrian PMK, Agus Suprapto, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Kulonprogo kepada semua mitra yang telah bekerja keras, bersinergi dan berhasil menurunkan angka stunting, dengan kampung berkualitas (KB).

“Peran PAUD, Posyandu dan kegiatan berbasis masyarakat harus terus digalakkan kembali dalam suasana pandemi Covid-19, sehingga permasalahan di kesehatan masyarakat semakin baik,” kata Agus.

Menurutnya, dalam menurunkan stunting perlu kerjasama yang kuat antar lembaga maupun instansi yang punya kepentingan untuk menekan stunting. Sehingga, kasus stunting bisa ditekan secara signifikan melalui upaya sosialisasi dan intervensi gizi.

"Permasalahan stunting terbesar ada di lima provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan NTT. Untuk DIY tidak termasuk Permasalahan mereka adalah masih kurangnya asupan gizi kepada anak, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya tenaga kesehatan," terang Agus.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah gizi yang tidak terpenuhi secara baik. Stunting menjadi permasalahan sosial yang harus ditemukan solusinya secara bersama-sama. Pencegahan stunting dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil, dan pasca persalinan  1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

BACA JUGA : Penanganan Masalah Stunting Butuh Sinergi Banyak Pihak

Mantan Bupati Kulonprogo ini mengatakan ada banyak inovasi dalam rangka penurunan stunting di Kulonprogo, diantaranya pengembangan aplikasi BumilKu dan Matahatiku untuk pemantauan stunting, Kencana Passalinku untuk peningkatan kesertaan KB Pasca Salin, pengembangan padi jenis Nutrizink yang bisa mencegah stunting.

“Kami bersama dengan Kementerian Agama melakukan edukasi pada calon pengantin. Harapannya, tiga bulan sebelum melakukan pernikahan dilakukan penilaian status gizi secara virtual, sehingga setelah menikah calon ibu sudah siap secara fisik dan mental agar tidak melahirkan generasi stunting,” tegas Kepala BKKBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News