Polres Bantul Kerahkan 458 Personel Amankan Pilur Serentak

Harianjogja.com, BANTUL—Kepolisian Resor Bantul akan mengerahkan sebanyak 458 personel untuk menjaga keamanan selama pelaksnaan pemilihan lurah (Pilur) serentak pada 25 September mendatang. Jumlah tersebut belum termasuk dari unsur TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kapolres Bantul, AKBP Ihsan mengatakan para personel polres akan disebar di sejumlah tempat yang sedang menyelenggarakan pilur serentak. Pilur tahun ini diselenggarakan di 21 kalurahan dengan jumlah calon lurah sebanyak 75 orang.

Ia menyebutkan untuk wilayah timur seperti Kapanewon Banguntapan, Dlingo, Jetis, dan Imogiri akan ditempatkan sebanyak 20 personel pengamanan. Sementara wilayah tengah seperti Kapanewon Pundong, Bambanglipuro, Bantul, dan Sewon akan ditempatkan sebanyak 22 personel. Adapun wilayah barat seperti Kapanewon Sanden, Pandak, dan Sedayu sebanyak 23 personel.

Selain itu sebanyak enam personel juga siaga di Polsek Bantul. “Pengamanan di kantor kalurahan sebanyak 106 personel, di TPS kurang rawan 272 personel, dan di TPS rawan sebanyak 10 personel,” kata Ihsan, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Beda dengan Lainnya, Mahasiswa di Bantul Demo Tolak Kenaikan BBM di Pantai

Ihsan mengatakan dari hasil pencermatannya terdapat 10 TPS rawan dan 545 TPS kurang rawan dalam pilur serentak ini. TPS rawan memiliki kriteria di antaranya jarak tempuh dari kesatuan polri, TPS terdekat agak jauh dan agak sulit di jangkau. Namun ia tidak menyebutkan TPS mana saja yang rawan.

Kemudian kriteria rawan lainnya karena di wilayah tersebut pernah terjadi konflik vertikal maupun horisontal namun sudah mereda; masyarakat kurang kooperatif, tingkat partisipasi dan tingkat gangguan keamanan sedang; kemudian terdapat tokoh-tokoh berpengaruh dilingkungannya dan tokoh tersebut cenderung berseberangan atau menentang kebijakan pemerintah

“Partisipasi pendukung calon lurah di lingkungan tersebut berimbang dan saling berseberangan idealisme pilihannya. Kepedulian masyarakat terhadap pilur tinggi dan cenderung meningkat,” paparnya.

Dari hasil pencermatan TPS rawan, pihaknya mengatur pola pengamanan, yakni empat petugas linmas dua personel polri untuk mengamankan dua TPS. Menurut Kapolres potensi kerawanan bukan hanya saat masa pencoblosan, namun saat ini pun sudah memanas di sejumlah kalurahan yang menggelar pilur.

Ihsan menyampaikan dari hasil pemetaannya ada empat isu yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilur. Adapun yang pertama, yakni isu calon boneka atau memanfaatkan calon yang tidak kuat kemampuan politiknya agar calon petahana bisa terpilih kembali.

Kemudian isu kedua, yakni memanfaatkan program pemerintah untuk melancarkan kampanye calon lurah. Bahkan yang  belum lama terjadi di Bantul ada salah satu calon lurah di Kalurahan Gilangharjo yang memanfaatkan undangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan harga BBM untuk meraup dukungan.

Lalu untuk isu ketiga adalah potensi politik dan yang keempat yaitu isu alat peraga kampanye. “Saya berharap dengan berbagai isu yang mungkin saja dapat menjadi potensi pelanggaran itu para calon bisa berkompetisi dengan sehat agar bisa melahirkan pemimpin yang hebat,” ujar Ihsan.

Untuk mengantisipasi kerawanan dan isu pelanggaran dalam pilur ini, Kapolres meminta kepada sejumlah pihak terkait perlunya komitmen untuk menjaga netralitas baik dari panitia penyelenggara, dan aparat pemerintah setempat; perlunya komitmen dari calon lurah dan kelompok pendukungnya untuk tidak melakukan money politic.

Kemudian, “Perlunya komitmen untuk siap menang dan kalah dari calon lurah dan pendukungnya dan perlunya komitmen untuk mematuhi tata tertib pemilihan,” tandas Ihsan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News