Langgar Ketentuan, Lebih dari 3.000 Reklame di Jogja Ditertibkan

Harianjogja.com, JOGJA — Satpol PP Kota Jogja menindak 3.433 reklame secara nonyustisi. Reklame itu dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sejak Januari-September ini. Sementara sampai dengan 29 September, sebanyak 91 pelanggar disidangkan dengan total denda Rp114,750 juta. 

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto mengatakan, operasi yustisi dan nonyustisi menjadi upaya petugas dalam menegakkan Perda No. 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Menurutnya, secara nonyustisi petugas melakukan penindakan dengan peringatan, pembongkaran atau henti fungsi. 

"Sementara yang yustisi itu melalui persidangan karena tidak berizin," kata Dodi, Kamis (29/9/2022). 

Dodi menjelaskan, secara rinci dari sebanyak 3.433 reklame yang ditindak secara nonyustisi itu 129 diberikan peringatan, empat dibongkar, lima dihentikan fungsinya dan terbanyak yakni 3.295 merupakan dari reklame yang sifatnya insidentil.

BACA JUGA: Menteri ATR: Dukung Penuh Transformasi STPN Jogja

Menurutnya, jenis reklame rontek dan spanduk jika ditemui melanggar ketentuan bisa langsung ditindak dengan pencopotan. Sementara untuk reklame yang permanen perlu mekanisme mulai dari surat peringatan atau imbauan pengurusan izin. 

"Kami juga ada tim pengawasan terpadu yang isinya petugas dari OPD lintas sektor. Jadi penertiban itu juga berdasarkan rekomendasi dari BPKAD, kalau yang sudah bayar atau belum pajak reklamenya bisa kita tindak," katanya. 

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Maret lalu ada sebanyak 152 reklame di Kota Jogja yang melanggar ketentuan. Dari jumlah itu, menurut Dodi telah ditindak dan tersisa sebanyak 62 reklame.

"Itu kami lakukan peringatan 1 dan 2 kemudian sebagian sudah berhenti fungsi, dibongkar dan kami bongkar sendiri sekarang tersisa 62 dan ini masih terus progres," ujarnya. 

Dodi menjelaskan, kesulitan petugas di lapangan kadang menemui reklame yang tidak berizin namun tidak diketahui pemiliknya. Kondisi ini membuat petugas sulit untuk menindak atau melakukan peringatan.

"Ini banyak yang tidak terlacak pemiliknya. Sekarang juga pasang reklame itu kan cepat sekali, antara jam 01.00 WIB sampai 03.00 WIB itu langsung ada terpasang," katanya. 

Selain itu, beberapa titik persimpangan yang strategis juga kerap didapati reklame yang tak jera-jera meski terus ditindak petugas. Berkali-kali reklame melanggar ketentuan dicopot namun terus dipasang.

"Di persimpangan dan beberapa titik misalnya itu ada yang sudah dibongkar tapi dipasang lagi. Ini sekarang Dewan dan eksekutif kan sedang rancang perda perubahan reklame, sehingga kami harapkan danpaknya ke depan bisa semakin ketat," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News