Viral Persahabatan Siswa SMK Bantul, Alif Dapat Laptop dari Alumni
Video siswa SMK Muhammadiyah 1 Bantul memberi sepatu kepada temannya viral. Seorang alumni kemudian memberikan laptop untuk mendukung belajar Alif.
Ilustrasi./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL — BPBD Bantul bakal membangun talut dan tebing di lima titik setelah terkena bencana longsor beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan pada awal tahun depan dengan anggaran bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2023 sebesar Rp701 juta.
Kelima titik talut dan tebing yang rusak akibat longsor dan perlu segera diperbaiki tersebut adalah talut pengaman tebing di Dusun Siluk 2 RT03, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri; talut pengaman tebing Dusun Seropan 2, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo; talut pengaman tebing jalan Sukorame-Sirikan, di Dusun Seropan, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo;
Kemudian pembuatan pengaman tebing sungai Kaligawe, Dusun Bulusari, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan; dan Penguatan pengaman darurat tebing di Dusun Mojosari, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta mengatakan anggaran pembangunan talut dan tebing yang terdampak longsor itu sudah diusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mungkin pembangunannya tahun depan karena waktunya mepet, butuh pengadaan dan proses pembangunan yang lebih dari sebulan,” katanya, saat ditemui Rabu (23/11/2022).
BACA JUGA: Kawasan Wisata Muntuk Bantul Dikembangkan Melalui Literasi
Menurutnya data lima titik talut dan tebing yang mengalami kerusakan setelah terkena longsor itu baru data sementara. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan infrastruktur yang rusak dan belum terdata sehingga kemungkinan bisa berubah dan anggaran perbaikan juga bisa bertambah. Terlebih saat ini masih musim hujan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta bahwa puncak musim hujan di Bantul akan terjadi pada Januari-Februari tahun depan. Namun, untuk sementara yang akan diperbaiki baru lima titik karena jika tidak diperbaiki, kata Agus, bakal berdampak kerusakan lebih parah dan merusak fasilitas umum lainnya.
“Maka harus segera ditangani. Khusus untuk lima lokasi ini sudah kami cek bersama bupati dan Komisi A DPRD Bantul,” ucapnya.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan sampai saat ini ia masih menerima laporan pergerakan tanah atau longsor yang terjadi di Bantul. Untuk penanganan sementara sudah dilakukan oleh BPBD dan sukarelawan kebencanaan. Sementara untuk perbaikan dan pembangunan ulang akan dilakukan tahun depan.
“Pelaksanaan penanganan itu harus di tahun anggaran baru, agar pembangunan kembali talut yang longsor bisa kita lakukan secara optimal. Hal yang penting saat ini harus kami cegah jatuhnya korban jiwa,” katanya.
Selain pendataan lewat BPBD, Halim juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana hidrometeorologi.
“Tolong sampaikan ke BPBD, nanti kami survei sehingga akan ada tambahan usulan baru untuk penanganan bencana hidrometeorologi di tahun depan,” ucap Halim.
Berdasarkan hasil pendataan sementara dari Pusat Pengendalian Operasional BPBD Bantul total kejadian dampak cuaca ekstrem yang terjadi selama November ini sebanyak 50 kejadian. Kejadian tersebut meliputi 24 pohon tumbang yang tersebar di 11 kapanewon, dan 26 kejadian pergerakan tanah atau longsor dan erosi yang terjadi di tujuh kapanewon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026 usai ditahan Singapura 1-1.
adwal KA Bandara YIA Senin 10 Agustus 2026 tersedia dari dini hari hingga malam. Cek jam keberangkatan YIA-Jogja dan sebaliknya.
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 10 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan. Cek jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 10 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan, stasiun tujuan, dan tarif Rp8.000.
Temuan beras fortifikasi tak sesuai standar mendorong Bapanas memperluas pengawasan terhadap 40 merek di 11 provinsi.