Jogja Halal Festival 2026 Resmi Diluncurkan, Bidik Pasar Global
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Suasana Sosialisasi Kepemiluan dan Penyerahan Rompi Anggota Jaga Warga yang digelar di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Rabu (21/6/2023). /Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
SLEMAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menggelar Sosialisasi Kepemiluan dan Penyerahan Rompi Anggota Jaga Warga di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) ini diharapkan menguatkan peran Jaga Warga dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat pada gelaran Pemilu 2024.
Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP DIY, Edhy Hartana menerangkan anggota Jaga Warga di Widodomartani diundang untuk memperoleh pembekalan dalam kesiapan menghadapi pemilu. "Jadi untuk kesiapan Jaga Warga di dalam Pemilu 2024, tugas dan perannya seperti apa nantinya," katanya di Balai Kalurahan Widodomartani, Rabu.
Edhy berpandangan bila tidak ada kegiatan sosialisasi dan pembekalan, dikhawatirkan anggota Jaga Warga tidak siap menghadapi berbagai potensi konflik yang bisa terjadi saat pemilihan umum. "Karena kalau tidak ada sosialiasi seperti ini, nanti mereka [Jaga Warga] kurang siap saat bertugas dalam Pemilu 2024. Tugas Jaga Warga cukup banyak, seperti berkaitan dengan konflik yang terjadi di tengah masyarakat, terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatnya, bahkan juga berkaitan dengan masalah keluarga maupun dengan tetangganya," katanya.
Keberadaan Jaga Warga ini diharapkan dapat meredakan potensi konflik di tengah masyarakat yang berpotensi terjadi saat pemilu. Harapannya, sikap guyub rukun dan gotong-royong warga tetap terjalin sebelum, saat, maupun setelah pesta demokrasi. "Kami berharap Jaga Warga mampu berperan dalam mencegah, meredam dan menyelesaikan konflik yang berpotensi terjadi di tingkat dusun dan kalurahan," katanya.
BACA JUGA: Diiringi Belasan Mobil, Kaisar Jepang Naruhito ke Kraton Jogja lewat Tugu dan Malioboro
Menurutnya, peran ini sangat penting agar pemilu bisa berjalan dengan baik, tidak ada gesekan antarwarga yang berpotensi memunculkan persoalan baru. “Jaga Warga dibekali dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai potensi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.
Tidak hanya meredakan konflik, keberadaan Jaga Warga diharapkan mampu mengguyubkan warga. "Kalau tidak ada [konflik], Jaga Warga diharapkan mampu mempererat kerukunan warga," ujarnya.
Jaga Nilai Luhur
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menuturkan dibentuknya Jaga Warga untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. "Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan serta menumbuhkan nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat," katanya.
Tidak hanya ketenteraman dan ketertiban, menurut Danang, aspek nilai luhur, budaya, gotong-royong juga menjadi peran dari Jaga Warga. "Di Sleman Jaga Warga mulai dibentuk pada 2021," tuturnya.
Namun, diakui Danang, belum semua padukuhan memiliki Jaga Warga. Dari 1.212 padukuhan yang ada di Sleman, baru sekitar 500 dusun yang memiliki Jaga Warga. "Harapan kami nanti di 2024 semua padukuhan di Bumi Sembada sudah mempunyai Jaga Warga yang nantinya akan dikukuhkan di tingkat kalurahan. Tugas utama Jaga Warga adalah menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat," kata Danang. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Komisi D DPRD DIY mendorong dukungan anggaran dan kemitraan untuk membantu sekolah swasta yang kekurangan murid di DIY.
El Nino diperkirakan menguat hingga 12 bulan. CERAH mendesak evaluasi kebijakan energi nasional yang masih bergantung pada energi fosil.
Perbaikan 256 RTLH di Gunungkidul ditargetkan selesai akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juli, 101 rumah telah rampung dibangun.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri nonblok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.