Advertisement
Pegiat HAM Yogyakarta Minta Zulkifli Hasan Dicopot dari Jabatan Mendag karena Video Amiin
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengirim surat kepada Presiden untuk mencopot Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Jumat (22/12/2023). - Harianjogja/Alfi Annissa Karin
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah anggota Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mendatangi Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jumat (22/12/2023). Mereka melayangkan surat kepada Presiden RI, Ombudsman RI, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang berisi permintaan pencopotan jabatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu menuturkan permintaan ini merupakan buntut dari video viral Zulhas sebagai saat Rakernas Asososiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang.
Advertisement
Saat itu, Zulhas sempat mengatakan pendukung Prabowo kini tak lagi mengucap Amiin saat selesai membaca Surat Al-Fatihah. Selain itu, ada juga gerakan jari Zulhas yang menurut Tri berasosiasi dengan paslon tertentu.
Baginya, ini merupakan pernyataan yang tidak netral dan tidak akuntabel atau tak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Kami pandang Zulkifli Hasan ini menyalahi tupoksi sebagai Mendag. (Pernyataannya) tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena posisinya partisan bukan pejabat publik," ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Jumat.
Tri mengatakan, pernyatan Zulkifli Hasan melanggar Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
BACA JUGA: Zulhas Viral Disebut Lecehkan Agama, MUI: Tidak Perlu Dilebih-lebihkan soal Amin
Menurut Tri, setidaknya ada tiga pasal yang dilanggar. Pertama, Pasal 2 yang berbunyi menteri merupakan bagian dari penyelenggara negara.
Kedua, Pasal 3 Angka 7 yang menyatakan salah satu asas penyelenggara negara adalah asas akuntabilitas. Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. "Lalu, pasal 5 tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok," imbuhnya.
Dia berharap, Presiden RI bisa menindaklanjuti permohonannya untuk mencopot jabatan Zulkifli Hasan sebagai Mendag. Selambat-lambatnya dalam 7 hari ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dinkes DIY Peringati HKN sekaligus Kampanyekan Pencegahan Stunting lewat Fun Run 5K
KPU Larang Pemanfaatan Lapangan Denggung, 2 Paslon Pilkada Sleman Urung Gelar Kampanye Akbar
Difabel Merdeka Dukung Hasto-Wawan di Pilkada Kota Yogyakarta
Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup agar Lakukan KSO untuk Kelancaran Distribusi BBM
Advertisement
Relawan Posko Rakyat 45 Kerahkan Dukungan ke Pasangan Afnan-Singgih
Kemiskinan Sleman Turun Tipis, BPS Sebut Daya Beli dan Inflasi Jadi Biang
Resmi Diluncurkan, 2 Bus Listrik Baru Trans Jogja Bertahan hingga 300 Km Sekali Isi Daya
Gunungkidul City Run & Walk 2024: Olahraga, Pariwisata, dan Kebanggaan Daerah
Perluasan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tinggal Menunggu Izin Gubernur
Advertisement
Angka Kemiskinan Sleman Turun Tipis Tahun 2024
Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Berita Pilihan
Advertisement
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Warga Keluhkan Pembakaran Sampah oleh Transporter, DLH Bantul Siap Bertindak
- 2 Sekolah di Kulonprogo Ini Berpotensi Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA
- Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
- Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir
- Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang
Advertisement
Advertisement
