Jemput Bola Pajak Bumi Bangunan, BKAD Kulonprogo Sosialisasi ke 12 Kapanewon

Triyo Handoko

Rabu, 21 Februari 2024 - 20:27 WIB

Mediani Dyah Natalia

Jemput Bola Pajak Bumi Bangunan, BKAD Kulonprogo Sosialisasi ke 12 Kapanewon

Suasana sosilisasi pembayaran PBB-P2 oleh BKAD Kulonprogo ke warga Kapanewon Nanggulan, Rabu (21/2 - 2024).

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Bumi Binangun dengan target Rp26,89 miliar terus digenjot. Usaha untuk merealisasikan target tersebut dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo dengan mensosialisasikannya di seluruh kapanewon.

Sosialisasi pembayaran PBB-P2 itu juga untuk memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersampaikan dengan baik ke seluruh wajib pajak. Terbaru, sosilisasi dilakukan BKAD Kulonprogo di Kapanewon Nanggulan pada Rabu (21/2/2024).

Tak hanya untuk meningkatkan pembayaran PBB-P2, sosialisasi itu juga untuk melakukan pendataan objek pajak sawah dan perkebunan di Bumi Binangun. "Kami sampaikan juga dalam sosilisasi itu akan ada pendataan sawah dan perkebunan sebagai objek pajak agar ada update data yang akurat karena pada 2025 nanti ada penurunan besaran pajak untuk sawah dan perkebunan," kata Kepala Bidang Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi pada Rabu siang.

Aturan Diskon Pajak PBB hingga 100 Persen Dirilis, Berlaku Tahun 2024

Bayar PBB-P2 di Kulonprogo Kini Makin Mudah

Chris yang menyosialisasikan pembayaran PBB-P2 di Kapanewon Nanggulan ini menyampaikan tak ada kenaikan nilai pajak PBB-P2 pada 2024 ini. "Tapi secara besaran target ada kenaikan sebesar 1,09 persen dari 2023 dimana sebelumnya Rp26,81 miliar sekarang jadi Rp26,89 miliar," ujarnya.

Kenaikan target itu karena perkembangan jumlah objek pajak PBB-P2 yang bertambah. "Selain itu pajak tertunggak pada 2023 kami harap juga dapat dibayarkan kewajibannya pada 2024 ini," terangnya.

Sosialisasi itu dihadiri berbagai tokoh masyarakat, perangkat kalurahan, dan perwakilan masyarakat. "Pembayaran pajak PBB-P2 juga dapat segera dilakukan meskipun belum mendapat SPPT, karena sudah ada sistem elektronik SPPT sehingga bisa dilakukan agar tidak kelupaan," ujarnya.

Jagabaya Kalurahan Banyuroto, Yunus mengaku terbantu dengan sosilisasi tersebut mengingat pembayaran PBB-P2 jadi salah satu tanggung jawabnya. "Kami juga dibantu diajari pembayaran sistem aplikasi jadi memudahkan kami nantinya bertugas," katanya.

Yunus menyebut di kalurahnnnya memang ada tunggakan PBB-P2 yang disebabkan kesalahpahaman data. "Yang menunggak ini karena tidak tahu, lalu ada yang tanah waris yang dipecah juga lalu mestinya pembayarannya sendiri-sendiri jadi tidak terbayar, tentu ini akan kami upayakan agar semuanya terbayar," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News