Sleman Kekurangan 287 Guru, Rekrutmen CPNS Belum Pasti
Disdik Sleman mencatat kekurangan 287 guru SD dan SMP. Pemerataan tenaga pendidik dan kerja sama dengan perguruan tinggi disiapkan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono sedang menunjukkan desain ruang terbuka hijau (RTH) yang akan dibangun di Padukuhan Duwet, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop di Kantornya, Rabu (20/3/2024). RTH tersebut akan menjadi penanda batas DIY - Jawa Tengah. Pembangunan direncanakan menyedot anggaran mencapai Rp11,3 miliar.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul akan membangun ruang terbuka hijau (RTH) terbesar di Perbatasan DIY - Jawa Tengah, tepatnya di Padukuhan Duwet, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop.
Saat ini pun Detail Engineering Design (DED) RTH tersebut telah selesai disusun. Hanya saja DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat tidak dapat memastikan waktu pelaksanaan pembangunan karena belum adanya anggaran.
BACA JUGA: Bus Berani Pakai Klakson Telolet, Siap-siap Didenda Rp500.000
Kepala DLH Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono mengatakan rencana pembangunan RTH tersebut merupakan inisiatif Pemkab Gunungkidul. Selain itu, DLH telah menjalin komunikasi terkait rencana pembangunan tersebut dengan Paniradya Kaistimewan DIY.
“Setelah komunikasi dengan Paniradya, Pak Aris [Paniradya Pati] menginginkan luasan RTH tersebut ditambah,” kata Hary ditemui di Kantornya, Rabu (20/3/2024).
Mengacu pada DED, luasan RTH tersebut mencapai 2.000 meter persegi. Tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemkab Gunungkidul, bukan tanah kas desa (TKD).
Hary menambahkan RTH tersebut menjadi salah satu wujud pengembangan kawasan selatan DIY, khususnya terkait dengan jalur jalan lintas selatan (JJLS). Menurut dia, RTH harus merepresentasikan Keistimewaan DIY. Pasalnya, JJLS dalam waktu mendatang menjadi jalur utama kendaraan dari sisi timur.
RTH tersebut nantinya akan mencakup keberadaan plaza, playground, parkir bus, ampli teater, ruang seni, taman bayang, dan musholla. RTH juga dibangun lebih inklusif dengan keberadaan ramp difabel.
Sementara untuk konsep ekologis dan resapan air, RTH akan ditanami tanaman pandan, pohon keben, pohon waringin, cepaka, jambu dursono, nogosari, belimbing wuluh, suruh merah, dan sawo kecik.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi PLTU Bukit Asam PLN Diusut KPK, Kerugian Diduga Miliaran Rupiah
“Konsep RTH kan jadi bagian dari masyarakat untuk menjalin interaksi sosial. Masyarakat kemarin juga meminta ada aktivitas sosial dan ekonomi,” katanya.
Dengan begitu RTH yang direncanakan dibangun dengan dana sekitar Rp11,3 miliar tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Hary menegaskan RTH tersebut bukan rest area. Ada perbedaan fasilitas antara RTH dan rest area.
Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengaku belum dapat memastikan anggaran yang akan dipakai untuk pembangunan RTH perbatasan tersebut, apakah akan menggunakan APBD Kabupaten atau sharing dengan Pemerintah Provinsi. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penjajakan kemungkinan penggunaan dana keistimewaan.
“Terkait penganggaran pelaksanaan pembangunan belum ada,” kata Arif.
Di lain pihak, Panewu Rongkop, Esi Suharto berharap pembangunan tersebut dapat terealisasi sehingga ada ruang representatif untuk menunjukan batas antara DIY dan Jawa Tengah. Menurutnya, RTH tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi warga sekitar.
“Soalnya rencananya akan diberikan outlet-outlet untuk UMKM dan pusat oleh-oleh, dan juga ruang budaya,” kata Suharto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdik Sleman mencatat kekurangan 287 guru SD dan SMP. Pemerataan tenaga pendidik dan kerja sama dengan perguruan tinggi disiapkan.
Rupiah melemah 18 poin ke Rp17.918 per dolar AS pada Rabu (14/10/2026), tertekan kenaikan harga minyak dunia dan menanti data inflasi AS.
Polda Metro Jaya menaikkan kasus penganiayaan pengurus BEM UI Hafidz Hernanda ke penyidikan. Polisi memeriksa tujuh saksi dan menelusuri 26 titik CCTV.
KPK mencatat pemulihan aset negara Rp603 miliar hingga triwulan III 2026, termasuk Rp106 miliar dari perkara korupsi pejabat ATR/BPN.
Kelurahan Sorosutan, Jogja, mengembangkan Gemati untuk mendampingi warga dengan gangguan jiwa. Dukungan keluarga menjadi tantangan pemulihan.
Jusuf Kalla mengkritik demokrasi liberal Indonesia saat kuliah di NIU, menyoroti popularitas, politik uang, dan kapasitas pemimpin publik.