Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
Sejumlah orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU DIY merespons hasil putusan MK atas gugatan Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024). - Harian Jogja - Yosef Leon
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU DIY merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan dalam sengketa sidang Pilpres, Rabu (24/4/2024).
Dengan membentangkan sejumlah spanduk mereka bergantian berorasi mengkritik proses dan hasil Pemilu 2024 serta dugaan tidak netralnya aparatur negara. Selain itu mereka juga menganggap Presiden Jokowi melanggengkan politik dinasti akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Advertisement
Aktivis masyarakat sipil pro demokrasi Usman Hamid yang ikut serta dalam aksi itu mengatakan, pihaknya kecewa dengan hasil putusan MK yang meloloskan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Padahal dia menganggap praktik nepostisme dalam proses Pemilu sangat nyata.
"Namun saya menghormati tiga hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda dan mengakui ada nepostisme dan kecurangan dalam Pilpres 2024," katanya.
Menurut Usman, kecurangan dalam Pilpres bukan pada proses perhitungan sehingga pasangan Prabowo-Gibran unggul telak dari pasangan lainnya. Kecurangan yang dimaksud terjadi pada proses, baik itu sebelum dan saat Pemilu. Salah satunya mengenai perubahan aturan batas usia untuk Wakil Presiden.
BACA JUGA: Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
"Kemudian adanya penggunaan sumber daya negara seperti bansos dan diperkuat dengan tindakan menteri yang kampanye serta pengerahan aparat keamanan," ujarnya.
Dirinya lebih setuju dengan sidang pendapat rakyat yang digelar oleh sejumlah Guru Besar beberapa waktu lalu dalam merespons putusan MK itu. Sejumlah guru besar berpendapat bahwa aturan Pemilu yang diubah ketika tahapan berjalan adalah tindakan yang melanggar hukum.
"Presiden gagal menegakkan Pemilu yang adil karena mendukung nepostisme. Saya rasa rakyat hanya bisa berharap ada partai yang kritis untuk bisa bertahan jadi oposisi agar demokrasi Indonesia setidaknya ada yang mengawal. Kalau tidak maka demokrasi Indonesia dalam keadaan bahaya, bukan lagi darurat tapi terancam mati," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemda Ajak Kadin DIY Menekan Kemiskinan Ekstrem
DPRD Sleman Studi Tiru Ke Denpasar Bali
Manfaatkan Sampah Rumah Tangga, Kelurahan Cokrodiningratan Latih Warga Bikin Kompos dengan Biopori
Umat Buddha Jatimulyo dan Kesadaran Ekologis
Advertisement
Hati-Hati Saat Jual Motor, Warga Pundong Ketipu, Merugi sampai Puluhan Juta Rupiah
DBD Mulai Merajalela di DIY, Ini Dia Strategi Dinkes
Baru Empat Bulan, Angka DBD di Gunungkidul Melonjak Lebihi Total Kasus Tahun 2023
1.044 Jemaah Haji asal Bantul Diberangkatkan Mulai Akhir Mei 2024, 35 Persennya Lansia
3 TPST Dibangun di Bantul Tahun Ini, Pemkab Klaim Total Kapasitas Sampah Mencapai 150 Ton
Advertisement
Perbaikan Jalan Rusak di Kulonprogo Mulai Dikerjakan, Total Anggaran Rp16 Miliar
YIA Jadi Satu-satunya Bandara Internasional di DIY dan Jateng, Bantul Bakal Diserbu Turis Asing
Geram Sampah Liar di Pinggir Jalan, DLH Sleman Siap Pasang CCTV
Terbagi 6 Kloter, Ini Jadwal Pemberangkatan Ribuan Calon Haji asal Sleman
DBD Menggila di Kulonprogo, Ini Kapanewon dengan Kasus Terbanyak
Advertisement
6 Kalurahan di Pesisir Selatan Kulonprogo Dipasang EWS Tsunami
Berita Pilihan
Advertisement
Hari Kedua Perundingan Gencatan Senjata, Perang Israel-Hamas Masih Buntu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Biar Nggak Kepanasan Naik Trans Jogja Saja, Cek Rutenya di Sini
- Top 7 News Harian Jogja Online, Minggu 5 Mei 2024, Pelanggan Sampah TPS3R Meningkat hingga Lowongan CPNS 2024
- Start dari PLN Wates, Kosmik Jogja Touring Motor Listrik Ke Pangandaran
- Gelar Workshop, ANPS Bahas Pentingnya AI Dalam Dunia Pendidikan
- DPRD Kota Jogja Dorong Pemkot Rampungkan TPS 3R Sesuai Target
Advertisement
Advertisement
