Pemda DIY Terus Pertahankan UHC, Warga Tenang Layanan Kesehatan Mudah Diakses

JOGJA– Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2024. UHC adalah kondisi di mana lebih dari 95% warga di suatu wilayah telah terdaftar ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan payung perlindungan bagi warganya dari resiko finansial ketika sakit. Akses layanan kesehatan kini terbuka lebar bagi warga daerah istimewa ini.

“Kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas komitmen dan konsistensi Pemda DIY untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi warga. Mencapai dan mempertahankan UHC tentu bukan hal yang mudah, namun Pemda DIY beserta jajaran perangkat daerahnya terus melakukan upaya dan koordinasi berkelanjutan dengan kami di BPJS Kesehatan. Hasilnya kini, UHC di Yogyakarta bahkan lebih dari 98%,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, M. Idar Aries Munandar, Selasa (6/8/2024).

Capaian lebih dari 98% yang berhasil diraih DIY sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu cakupan kepesertaan JKN minimal 98% dari jumlah penduduk di tahun 2024. Terhitung pada 1 Agustus 2024, cakupan kepesertaan di DIY telah mencapai 3.738.591 jiwa.

“Pemerintah Daerah DIY melakukan berbagai langkah agar UHC bisa terus dirasakan di Yogyakarta. Salah satunya dengan mengoptimalkan forum-forum koordinasi strategis, memastikan ketersediaan anggaran dan yang terbaru adalah mendukung Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program ini bekerja sama dengan pemerintah desa dan agen PESIAR yang ditunjuk untuk memastikan UHC di tingkat desa bisa dicapai,” kata Nandar.

Selain cakupan kepesertaan yang tinggi, tingkat keaktifan peserta di DIY mencapai angka 88,58%. Keaktifan peserta ini bermakna peserta yang sudah terdaftar serta status kepesertaannya aktif sehingga bisa menggunakan Program JKN sebagai andalan saat membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Untuk menunjangnya, BPJS Kesehatan memiliki Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang memungkinkan peserta mandiri untuk melunasi tunggakan iuran secara bertahap. Untuk memberikan layanan kepada lebih dari tiga juta orang di DIY, saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 381 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 73 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Tentu kami melakukan proses pengecekan sebelum bekerja sama atau yang kami sebut dengan credentialing. Kami optimis dengan komitmen dan kerja sama yang erat antara Pemda DIY, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa benar-benar menghadirkan jaminan kesehatan yang mumpuni,” tegas Nandar.

Sementara itu, salah satu warga DIY, Thinezea Sinaga telah merasakan betul manfaat UHC dan manfaat dari didaftarkannya diri dan keluarganya ke dalam Program JKN oleh pemerintah daerah.

Thinezea dan ibundanya ditemui saat mengakses layanan kesehatan di salah satu rumah sakit karena demam berdarah. Ia mengaku layanan yang ia terima baik dan tidak ada perbedaan atau diskriminasi antara pasien dengan JKN dan pasien berbiaya lain. Semua pelayanan yang ia terima dijamin oleh Program JKN.

“Layanan kesehatan saat ini itu nyaman dan kita sebagai warga dikepenake (dibuat nyaman-red). Layanan di rumah sakit juga bagus dan tidak ada kendala yang kami rasakan. Khusus untuk Pemda DIY kami sebagai warga mengucapkan terima kasih telah mendaftarkan kami dan keluarga dalam kepesertaan yang dibiayai pemerintah. Ini sungguh sangat membantu kami. Semoga Program JKN selalu berkelanjutan. Kami sebagai peserta ingin pelayanan yang lebih dan terus lebih baik lagi,” tutupnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News