Advertisement
Pemkab Bantul Tunggu Alokasi PPPK dari Pemerintah Pusat
Tenaga Honorer - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih berstatus pekerja harian lepas (PHL). Pemkab berharap tahun ini ada alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodir PHL tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Singgih Riyadi menyampaikan masih ada 76 PHL di instansinya. Sementara hanya ada sekitar 50 orang PNS. "Itu [Non PNS] statusnya masih tenaga kontrak [PHL] yang bisa diperpanjang setiap tahun [kontraknya]. [PHL] belum ada yang diangkat PPPK," ujarnya, Rabu (14/8/2024).
Advertisement
BACA JUGA: Kenaikan Gaji PNS 2025 Dipastikan Diumumkan Prabowo Subianto
Dia menuturkan masa kerja PHL tersebut berbeda-beda. PHL yang terbaru masa kerjanya mencapai 2 tahun, sementara lainnya sekitar 5 tahun.
Dia menuturkan dalam pengadaan CPNS tahun lalu, Dishub Bantul tidak mendapat alokasi PPPK padahal menurutnya pihaknya telah mengajukan alokasi formasi PPPK untuk PHL sejak tahun 2023.
"Formasi dari pusat belum mengakomodir [PHL] Dishub, kebanyakan [PPPK tahun 2023] untuk guru, dan tenaga kesehatan. Padahal tenaga teknis di Dishub ada banyak," ujarnya.
Dia menuturkan PHL yang ada pada instansinya ditempatkan merata di seluruh bidang, antara lain sekretariat dan tempat pengujian kendaraan.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bantul, Isa Budi Hartomo menyampaikan berdasarkan pendataannya masih ada 3.352 orang tenaga non ASN di Pemkab Bantul.
Dia menuturkan pada penerimaan CPNS tahun lalu ada 751 orang yang diterima PPPK, sementara sisanya 2.603 orang masih berstatus tenaga non ASN.
"[Penerimaan PPPK] melihat regulasinya, sekarang kami berupaya meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan PHL melalui seleksi PPPK," ujarnya.
Dia mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu alokasi PPPK Pemkab Bantul tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah pusat. "Yang turun untuk CPNS sejumlah 114 orang, untuk PPPK belum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus PMK Meluas, DIY Ajukan 100.000 Dosis Vaksin
Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah
Bantul Wacanakan Pembangunan TPST Baru Dekat ITF Bawuran
Pelaku Wisata Jogja Gelar Kopdar, Tingkatkan Kualitas dan Sinergi Dukung Quality Tourism
Advertisement
Jokowi Bertemu Sultan HB X di Jogja, Ini Hasil Pertemuannya
50 Sekolah di Bantul Jadi Sasaran Program SPAB Selama 2025
Jokowi Bertemu Sultan Jogja Secara Tertutup Selama 1,5 Jam
Tak Was-Was Sakit di Perantauan, Risma Andalkan JKN
Diduga Kabur ke Luar Kota, Dua Terpidana Politik Uang di Pilkada Sleman Menyerahkan Diri ke Kejari
Advertisement
Jokowi Kunjungi Sri Sultan HB X di Kraton Kilen Hari Ini
Hari Kedua Menu Makan Bergizi Gratis di Kulonprogo Lebih Variatif dan Terjadwal
Layanan Samsat Keliling di Bantul Hari Ini 15 Januari 2025 Tertsedia di Pleret, Dlingo, dan Kasihan
Hari Ini Menteri Pertanian Andi Amran ke Bantul, Pimpin Gerakan Tanam Padi di Poncosari
Advertisement
Realisasi PAD Pariwisata Pariwisata Kulonprogo Capai Rp7,37 Miliar pada 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Menko Airlangga Bantah Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang Terkait PSN PIK 2
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Harga Cabai Rawit Merah di DIY Diklaim Mulai Turun, Operasi Pasar Dinilai Tak Efektif
- Taman Lalu Lintas Jogja Terus Berbenah Agar Lebih Inklusif
- Tol Jogja-Solo Ruas Junction Sleman-YIA Kulonprogo: Pembebasan Lahan di Hargorejo Kokap Dimulai dengan Pembentukan Satgas
- Sleman Anggarkan Rp896 Miliar untuk Infrastruktur di 2025
- 2 Bulan Beroperasi, TPST Modalan Hanya Mampu Mengolah Sampah 16 Ton per Hari
Advertisement
Advertisement
