Advertisement
Pemkab Bantul Tunggu Alokasi PPPK dari Pemerintah Pusat
Tenaga Honorer - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih berstatus pekerja harian lepas (PHL). Pemkab berharap tahun ini ada alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodir PHL tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Singgih Riyadi menyampaikan masih ada 76 PHL di instansinya. Sementara hanya ada sekitar 50 orang PNS. "Itu [Non PNS] statusnya masih tenaga kontrak [PHL] yang bisa diperpanjang setiap tahun [kontraknya]. [PHL] belum ada yang diangkat PPPK," ujarnya, Rabu (14/8/2024).
Advertisement
BACA JUGA: Kenaikan Gaji PNS 2025 Dipastikan Diumumkan Prabowo Subianto
Dia menuturkan masa kerja PHL tersebut berbeda-beda. PHL yang terbaru masa kerjanya mencapai 2 tahun, sementara lainnya sekitar 5 tahun.
Dia menuturkan dalam pengadaan CPNS tahun lalu, Dishub Bantul tidak mendapat alokasi PPPK padahal menurutnya pihaknya telah mengajukan alokasi formasi PPPK untuk PHL sejak tahun 2023.
"Formasi dari pusat belum mengakomodir [PHL] Dishub, kebanyakan [PPPK tahun 2023] untuk guru, dan tenaga kesehatan. Padahal tenaga teknis di Dishub ada banyak," ujarnya.
Dia menuturkan PHL yang ada pada instansinya ditempatkan merata di seluruh bidang, antara lain sekretariat dan tempat pengujian kendaraan.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bantul, Isa Budi Hartomo menyampaikan berdasarkan pendataannya masih ada 3.352 orang tenaga non ASN di Pemkab Bantul.
Dia menuturkan pada penerimaan CPNS tahun lalu ada 751 orang yang diterima PPPK, sementara sisanya 2.603 orang masih berstatus tenaga non ASN.
"[Penerimaan PPPK] melihat regulasinya, sekarang kami berupaya meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan PHL melalui seleksi PPPK," ujarnya.
Dia mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu alokasi PPPK Pemkab Bantul tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah pusat. "Yang turun untuk CPNS sejumlah 114 orang, untuk PPPK belum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Advertisement
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
Advertisement
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Angka Stunting di Bantul Turun, Dinkes Fokuskan Pencegahan Sejak Remaja
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Advertisement
Advertisement
