Advertisement
Buruh DIY Menolak Program Pensiun Tambahan
Foto ilustrasi gaji - tunjangan hari raya / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menolak rencana pemerintah untuk menerapkan program pensiun tambahan bagi pekerja di Indonesia. Program ini disebut tidak mengacu pada rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) yang dinilai masih rendah.
Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) sepanjang 2020–2024 laju inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,6 persen atau lebih tinggi dibanding rata-rata kenaikan UMR yang hanya 4,9 persen dalam empat tahun terakhir.
Advertisement
BACA JUGA: Polemik Anuitas Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan dalam 10 Tahun, Ini Penjelasan OJK
"Dengan demikian, pemotongan gaji buruh untuk dana pensiun adalah sesuatu hal yang salah kaprah," katanya, Kamis (12/9/2024).
Menurut Irsyad upah buruh telah dipotong 4% untuk membayar program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Belum lagi harus membayar pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak penghasilan dan pajak lainnya lewat gaji yang dihasilkan.
"Buruh juga sudah memiliki Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun melalui program Jamsos Baker yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menambah potongan upah untuk dana pensiun tambahan bukanlah prioritas," ujarnya.
Selain itu, kata dia manfaat yang akan dirasakan oleh buruh dalam program pensiun tambahan itu baru terasa puluhan tahun lagi. Yang tak kalah penting adalah upah buruh juga sudah terlalu rendah untuk dikenakan potongan tambahan dari pemerintah.
BACA JUGA: Sultan Benarkan Singgih Raharjo Sudah Mengajukan Pensiun Dini, Sedang Diproses
"Pada akhirnya potongan gaji buruh untuk dana pensiun tambahan hanya akan semakin mengerdilkan kenaikan upah yang sudah rendah dan memerosotkan daya beli buruh," ungkapnya.
Oleh karenanya MPBI DIY meminta OJK yang berencana untuk menerapkan program dana pensiun tambahan untuk membatalkan rencana potongan gaji untuk dana pensiun tambahan. Kemudian meningkatkan pengawasan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam kepersertaan dan program manfaat layanan tambahan (MLT).
"Pemerintah juga mestinya membayarkan iuran/menganggarkan APBN dan APBD untuk program dana pensiun tambahan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jelang Lebaran, Dua Orang Jadi Korban Penganiayaan di Bantul
Harda Kiswaya Gelar Open House di Kediamannya, Ini Jadwalnya
Kesulitan Ekonomi Mengancam 6.000 Pelaku Wisata di Sleman Utara
Advertisement
Banjir dan Longsor Mengintai DIY hingga Awal April
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Wilayah DIY pada 2-3 April
Kisah Perantau Salat Id di Masjid Mataram Kotagede
Hari H Idulfitri, Exit Tol Tamanmartani Diterapkan Sistem Buka Tutup
Wisatawan Asal Palembang Senang Peroleh Uba Rampe Gunungan
Advertisement
Garebeg Sawal, Abdi Dalem Palawija Tampil Lagi
Lebaran, Hasto Minta Pengawasan Ketat terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan
Efisiensi Anggaran, Pemkot Jogja Tiadakan Open House Lebaran
Seusai Salat Id, Bupati Bantul Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem
Seusai Salat Idulfitri, Halim Minta Warga Bantul Waspada Cuaca Ekstrem Selama Momen Lebaran
Advertisement
Haedar Ajak Elemen Bangsa Introspeksi Diri di Momentum Idulfitri
Berita Pilihan
Advertisement
Setelah Luhut, Gantian Gubernur Jateng Kunjungi Kediaman Jokowi
Advertisement
Taman Wisata Candi Siapkan Atraksi Menarik Selama Liburan Lebaran 2025, Catat Tanggalnya
Advertisement
Berita Populer
- Berlaku Mulai 28 Maret hingga 13 April 2025, Berikut Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo Selama Libur Lebaran
- Berikut Jadwal KA Prameks Khusus Angkutan Lebaran 2025
- Top Ten News Harianjogja.com, Senin 31 Maret 2025, Polresta Jogja Siapkan Pengamanan Malam Takbiran, Akan Tindak Tegas Pelanggar
- Jadwal Angkutan Shuttle Rute Malioboro-Parangtritis dengan Tarif Rp11.600
- Ribuan Umat Muslim Padati Masjid Gedhe Kauman untuk Salat Idulfitri
Advertisement
Advertisement
