Advertisement
Regulasi Miras Masih Pakai Perda Lama, Pengendalian Tidak Maksimal
Ilustrasi. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja No. 7/1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak minuman keras (miras). Regulasi yang sudah terlampau lama berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras.
Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan perda tersebut sudah lama sekali dan belum ada pembaharuan sampai saat ini. “Sehingga ketika dikontekskan dengan perizinan berusaha sekarang kurang match,” ujarnya, Kamis (26/9/2024).
Advertisement
Perda terkait miras ini menurutnya beberapa waktu lalu sebenarnya sudah sempat direncanakan agar masuk dalam pembahasan di DPRD Kota Jogja. “Tapi kurang tahu sekarang, karena anggota dewannya sudah berubah, periode baru,” katanya.
Beberapa poin yang menyebabkan perda lama tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini diantaranya soal pengklasifikasian usaha atau miras, kemudian juga peraturan diatasnya yang sudah diganti semua. “Peraturan di atasnya pembentuk perundang-undangan itu sudah beberapa kali ganti, tapi Jogja masih pakai perda No.7/1953,” paparnya.
Hal ini menyebabkan pengendalian maupun pengawasan miras di Kota Jogja kurang maksimal. Operasi miras oleh Satpol PP Kota Jogja juga sudah cukup lama tidak dilakukan. “Kita tahun 2023, 2022 ada [operasi miras]. Mengacu pada perda yang lama,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti Satpol PP Kota Jogja tidak melakukan upaya sama sekali untuk pengendalian miras. Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan data regulasi di luar perda miras tersebut yang bisa digunakan untuk pengendalian miras.
“Ini sedang dalam proses untuk melakukan full bucket, terus kami juga melakukan penyelidikan. Supaya dalam konteks perizinan berusaha kita juga bisa melakukan sesuatu. Pengawasan dan penegakan, pilihan apa yang tepat. Kalau perda miras secara leg spesialis masih perda yang lama. Tapi secara umum perizinan berusaha juga kita mengacu pada perda perizinan berusaha,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Festival Kampung Santri Jogja, Perayaan Budaya Pesantren untuk Menarik Wisatawan
Kisah Pendiri Asmaralaya Malang Melintas di Jagad Seni Jogja
Komunitas Lempar Pisau Jogja: Jadi Sarana Hobi, Mengolah Emosi hingga Prestasi
Eks Hotel Mutiara Malioboro Segera Jadi Etalase UMKM Premium Jogja
Advertisement
Warga Sepakat Larang Anak Gunakan Media Sosial
7,3 Juta Orang Diprediksi Masuk Jogja, Didominasi Kalangan Keluarga
Tol Jogja-Solo: 15.600 Kendaraan Melintasi Ruas Jalan Tol Klaten-Prambanan di Hari Pertama Operasi
Scoopy Serempet Sepeda Ayun di Kretek, Pembonceng Meninggal Dunia
Pusat Oleh-Oleh Diharapkan Mampu Tumbuhkan Ekonomi Jogja
Advertisement
Incar Mahasiswa, Kasus Penipuan Penggelapan Paling Banyak Terjadi di Sleman
Perumda PDAM Tirtamarta Gelar Wayang Kulit Lakon Wahyu Pulung Warih
KAI Tambah 1.400 Perjalanan Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Gereja HKTY Ganjuran Bantul Gelar Empat Kali Misa Natal, Ini Jadwalnya
Ratusan Perempuan Ikuti Olahraga Lari, Keliling Tempat Wisata di Jogja
Advertisement
Aptisi DIY Ungkap Tantangan Sejumlah PTS di 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Natal dan Tahun Baru, Hampir 500 Ribu Kendaraan Telah Keluar dari Jabodetabek
Advertisement
Mulai 1 Januari 2025 Semua Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Advertisement
Berita Populer
- Diduga Bekerja ke Kamboja Secara Non Prosedural, Imigrasi Yogyakarta Cegah Keberangkatan 3 WNI
- Sepekan Belum Ditemukan, Pencarian Korban Sungai Mbelik Bantul Dihentikan
- DPRD DIY Gelar Wayang Kulit Duryudana Gugur, Ajak Masyarakat Renungkan Nilai Kepemimpinan
- Jadwal KRL Jogja Solo Selama Libur Nataru, 21 Desember 2024-5 Januari 2025, Naik dari Stasiun Tugu hingga Palur
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Sabtu 21 Desember 2024, Berangkat dari Stasiun Palur, Jebres dan Solo Balapan
Advertisement
Advertisement
