Advertisement
Regulasi Miras Masih Pakai Perda Lama, Pengendalian Tidak Maksimal
Ilustrasi. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja No. 7/1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak minuman keras (miras). Regulasi yang sudah terlampau lama berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras.
Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan perda tersebut sudah lama sekali dan belum ada pembaharuan sampai saat ini. “Sehingga ketika dikontekskan dengan perizinan berusaha sekarang kurang match,” ujarnya, Kamis (26/9/2024).
Advertisement
Perda terkait miras ini menurutnya beberapa waktu lalu sebenarnya sudah sempat direncanakan agar masuk dalam pembahasan di DPRD Kota Jogja. “Tapi kurang tahu sekarang, karena anggota dewannya sudah berubah, periode baru,” katanya.
Beberapa poin yang menyebabkan perda lama tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini diantaranya soal pengklasifikasian usaha atau miras, kemudian juga peraturan diatasnya yang sudah diganti semua. “Peraturan di atasnya pembentuk perundang-undangan itu sudah beberapa kali ganti, tapi Jogja masih pakai perda No.7/1953,” paparnya.
Hal ini menyebabkan pengendalian maupun pengawasan miras di Kota Jogja kurang maksimal. Operasi miras oleh Satpol PP Kota Jogja juga sudah cukup lama tidak dilakukan. “Kita tahun 2023, 2022 ada [operasi miras]. Mengacu pada perda yang lama,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti Satpol PP Kota Jogja tidak melakukan upaya sama sekali untuk pengendalian miras. Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan data regulasi di luar perda miras tersebut yang bisa digunakan untuk pengendalian miras.
“Ini sedang dalam proses untuk melakukan full bucket, terus kami juga melakukan penyelidikan. Supaya dalam konteks perizinan berusaha kita juga bisa melakukan sesuatu. Pengawasan dan penegakan, pilihan apa yang tepat. Kalau perda miras secara leg spesialis masih perda yang lama. Tapi secara umum perizinan berusaha juga kita mengacu pada perda perizinan berusaha,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Catat! Ini Cara Mengurus Sertifikat Rumah Hilang atau Rusak
Simak! Ini Jadwal Layanan SIM Keliling Sleman Oktober 2024
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling di Jogja Bulan Oktober 2024
Jalur dan Rute Trans Jogja ke Destinasi Wisata Malioboro, Prambanan, Taman Pintar dan Kraton Jogja
Advertisement
Napak Tilas Mengenang Pembuka Jalur Pendidikan Indonesia
Jadwal Bus SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Selama Bulan Oktober 2024
Tak Perlu Calo! Ini Cara Mengurus Mutasi Keluar STNK dan BPKB Sepeda Motor dan Mobil di Jogja
Jadwal Damri Titik Nol Kilometer Malioboro Jogja ke Pantai Pantai Parangtritis Minggu 6 Oktober 2024
Prediksi BMKG Cuaca Jogja dan Sekitarnya Minggu 6 Oktober 2024: Bantul Hujan Ringan
Advertisement
Jadwal Bus Damri Malioboro Jogja ke Pantai Baron Gunungkidul Minggu 6 Oktober 2024
Terbaru! Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Minggu 6 Oktober 2024, Tiket Rp50 Ribu
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kulonprogo Selama Oktober 2024
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Minggu 6 Oktober 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo, Minggu 6 Oktober 2024
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Setahun Penyerbuan Palestina, Begini Kondisi Israel, Krisis Ekonomi dan Sanksi Membayangi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Memberantas Peredaran Minuman Keras, Polres Bantul Memaksimalkan Tim Khusus
- Rumah Baca Raden Mas Suryowinoto Dorong Literasi lewat Pelatihan Mahir Mendongeng
- Pemda DIY Minta Pemkab dan Pemkot Tegas pada ASN Pelanggar Netralitas di Pilkada 2024
- Pakar Energi Geothermal UGM Sarankan Peningkatan Data Eksplorasi Panas Bumi
- Abrasi Mengancam Pantai Selatan, BPBD DIY Minta Warga Bongkar Bangunan di Pinggir Pantai
Advertisement
Advertisement
