Advertisement
Kasus Mafia Tanah Kas Desa Maguwoharjo: Robinson Saalino Dituntut 7 Tahun Penjara
Direktur PT Deztama Putri Santosa, Robinson saat menjelaskan somasi yang dilayangkan Sultan HB X pada dirinya, Rabu (12/9/2022). - Harian Jogja - Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) mafia tanah pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Maguwoharjo, Robinson Saalino dituntut tujuh tahun penjara. Terdakwa merupakan pengembang yang tanpa izin Gubernur DIY memanfaatkan TKD untuk dijadikan hunian.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DIY, Herwatan, menjelaskan sidang pembacaan tuntutan terhadap Robinson Saalino telah dilaksanakan pada Selasa (22/10/2024) di Pengadilan Tipikor Jogja. “Jaksa Penuntut Umum [JPU]menuntut terdakwa Robinson Saalino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya, Rabu (23/10/2024).
Advertisement
BACA JUGA : AHY: Spartan Command Center Jadi Pusat Pemberantasan Mafia Tanah
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua, JPU menuntut dijatuhinya pidana terhadap terdakwa Robinson Saalino dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan di pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Ketiga, membebankan terdakwa Robinson Saalino membayar uang pengganti sebesar Rp845 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti.
BACA JUGA : Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Topik Pertemuan Polda DIY dengan Komisi III DPR RI
“Apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang Pengganti, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama tiga tahun dan enam bulan penjara,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mantap! Triwulan Pertama 2025, Investasi ke Gunungkidul Tembus Rp207 Miliar
30 Juni, Jamaah Haji asal DIY Mulai Dipulangkan
Pemkab Sleman akan Tata PKL di Lapangan Pemda
Ini Langkah Desa Wisata di Kulonprogo Mengatasi Dampak Larangan Study Tour dari Jawa Barat
Advertisement
Libatkan Seluruh Perangkat Daerah, Pemkot Jogja Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen
Rp8,3 Miliar Anggaran Rehabilitasi RTLH di Sleman Disalurkan Pertengahan Juli 2025
Okupansi Hotel Tak Optimal, PHRI DIY Sebut Kost Harian Harga Murah Jadi Biangnya
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bakal Dihilangkan, Begini Alasan Bupati Gunungkidul
Progres Mega Proyek di Bantul, Jalan Kelok 23 Ditarget Rampung 2026
Advertisement
Gatot Saptadi Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum Pengda PERGATSI DIY Masa Bakti 2025-2029
UKDW dan De Britto: 4 Tahun Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas dan Dampak bagi Siswa
440 Atlet Hapkido dari 10 Negara Berkompetisi di Jogja
Jembatan Pandansimo Segera Beroperasi, TPR Induk Parangtritis Dipindah ke Selatan JJLS
148 Siswa SMA Fransiskus Bandar Lampung Ikut Workshop Kesehatan Mental yang Digelar UKDW
Advertisement
Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Asal Kota Jogja Mulai Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul dan Polres Panen Raya Jagung, Ubah Lahan Tidur Jadi Penopang Swasembada Pangan
- Pemkab Sleman Kenalkan Kopi Merapi lewat Festival Sekaligus untuk Bantu Petani
- Bersiap Berlaga di Liga 1, PSIM Jogja Dipastikan Pertahankan Yusaku Yamadera
- Kakak Beradik di Piyungan Bantul Berkelahi, Bakar Motor, Dapur Rumah Ludes Dilalap Api
- Dua Jalur Domisili SPMB SMP di Jogja, Radius Kuota 5 Persen dan Wilayah 40 Persen
Advertisement
Advertisement
