Advertisement
Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Kulonprogo Diminta Segera Diimplementasikan
Suasana audiensi para pengasuh pondok pesantren bersama Kemenag Kulonprogo yang diterima DPRD untuk segera mengimplementasikan Perda Fasilitasi Penyelnggaraan Pesantren, Senin (4/11 - 2024). Dok Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Peraturan Daerah (Perda) No.12/2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diminta Forum Koordinasi Pondok Pesantren segera diimplementasikan. Permintaan itu dibersamai Kemenag kepada DPRD Kulonprogo pada Senin (4/11/2024) kemarin.
Audiensi antara para pengasuh pondok pesantren di Bumi Binangun dan Kemenag Kulonprogo dengan para anggota dewan itu menyampaikan pentingnya implementasi aturan tersebut. Total pondok pesantren sendiri terdapat sekitar 70 yang memiliki berbagai tipologi.
BACA JUGA : Cegah Kekerasan Seksual, DPRD DIY Minta Kabupaten Kota Perkuat Perda Pesantren
Advertisement
Kepala Kemenag Kulonprogo, Wahib Jamil menjelaskan pada Selasa (5/11/2024) bahwa audiensi itu berjalan lancar dan aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditindaklanjuti. "Pesantren memerlukan dukungan operasional dan fasilitas lainnya. Kami berharap audiensi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama dan memberikan solusi konkret dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan pondok-pondok tersebut," jelasnya.
Wahib menerangkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejumlah aturan yang dalam audiensi itu juga dibahas bersama. "Sebagai bagian dari meningkatkan pendidikan dan pembangunan manusia kami harap dapat bersinergi bersama dengan adanya aturan itu juga," terangnya.
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin mengapresiasi aspirasi para pengasuh pondok pesantren tersebut. “Penting dukungan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Terutama terkait dengan pengembangan pendidikan keagamaan agar lebih maju, sejahtera, dan berdaya. Juga terkait pengawasan terhadap minuman keras untuk ditingkatkan,” katanya.
Hasil audiensi itu, jelas Aris, DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo terkait langkah konkrit implementasi aturan tersebut. "Kami juga menerbitkan surat rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Kulonprogo terpilih nantinya untuk dapat menindaklanjuti dengan melakukan berbagai hal dan rencana aksi daerah dengan berbagai dinas terkait,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Advertisement
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Jumat 22 November 2024
Jadwal SIM Keliling Bantul di Akhir Pekan Bulan November 2024
Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Jumat 22 November 2024
Jadwal Pemadaman Jumat 22 November 2024: Giliran Depok dan Pasar Godean
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat 22 November 2024: DIY Hujan Ringan Siang hingga Malam
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Jogja Jumat 22 November 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tok! Eks Dirut PT Tarumartani Divonis 8 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar
- 500 Kiai dan Nyai Sebut Harda-Danang sebagai Pilihan Tepat untuk Sleman Baru
- Beranda Migran Nilai Pemindahan Penahanan Mary Jane ke Filipina Langkah Maju untuk Keadilan
- Kampanye Akbar di Pilkada Sleman, Paslon Boleh Berikan Hadiah Barang Maksimal Senilai Rp1 Juta
- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris Diharap Jadi Pembuka Pengembalian Aset HB II
Advertisement
Advertisement
