Advertisement
Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Kulonprogo Diminta Segera Diimplementasikan
Suasana audiensi para pengasuh pondok pesantren bersama Kemenag Kulonprogo yang diterima DPRD untuk segera mengimplementasikan Perda Fasilitasi Penyelnggaraan Pesantren, Senin (4/11 - 2024). Dok Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Peraturan Daerah (Perda) No.12/2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diminta Forum Koordinasi Pondok Pesantren segera diimplementasikan. Permintaan itu dibersamai Kemenag kepada DPRD Kulonprogo pada Senin (4/11/2024) kemarin.
Audiensi antara para pengasuh pondok pesantren di Bumi Binangun dan Kemenag Kulonprogo dengan para anggota dewan itu menyampaikan pentingnya implementasi aturan tersebut. Total pondok pesantren sendiri terdapat sekitar 70 yang memiliki berbagai tipologi.
BACA JUGA : Cegah Kekerasan Seksual, DPRD DIY Minta Kabupaten Kota Perkuat Perda Pesantren
Advertisement
Kepala Kemenag Kulonprogo, Wahib Jamil menjelaskan pada Selasa (5/11/2024) bahwa audiensi itu berjalan lancar dan aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditindaklanjuti. "Pesantren memerlukan dukungan operasional dan fasilitas lainnya. Kami berharap audiensi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama dan memberikan solusi konkret dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan pondok-pondok tersebut," jelasnya.
Wahib menerangkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejumlah aturan yang dalam audiensi itu juga dibahas bersama. "Sebagai bagian dari meningkatkan pendidikan dan pembangunan manusia kami harap dapat bersinergi bersama dengan adanya aturan itu juga," terangnya.
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin mengapresiasi aspirasi para pengasuh pondok pesantren tersebut. “Penting dukungan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Terutama terkait dengan pengembangan pendidikan keagamaan agar lebih maju, sejahtera, dan berdaya. Juga terkait pengawasan terhadap minuman keras untuk ditingkatkan,” katanya.
Hasil audiensi itu, jelas Aris, DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo terkait langkah konkrit implementasi aturan tersebut. "Kami juga menerbitkan surat rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Kulonprogo terpilih nantinya untuk dapat menindaklanjuti dengan melakukan berbagai hal dan rencana aksi daerah dengan berbagai dinas terkait,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lurah di Gunungkidul Wajib Bikin LHKPN ke KPK
Polda DIY Catat Titik Arus Balik Tertinggi ada di Tempel
Warga Srandakan Bantul Tangkap Pencuri Sepeda Motor
Penyaluran Dana Penguatan Modal 2024 di Sleman Mencapai Rp3,09 Miliar
Advertisement
WhatsApp Tambah Fitur Baru, Bisa Update Status Pakai Lagu Mirip Instagram
Antrean Kendaraan Nyasar di Perkampungan di Kalasan Sleman Akibat Ikuti Google Maps
Baru Ada 70 Katering di Sleman Memiliki Bukti Pengolahan Pangan Aman
BPBD Bantul Imbau Warga Waspadai Potensi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem hingga 4 April 2025
Antisipasi Gangguan Keamanan, Polisi Mengintensifkan Patroli Wisata di Bantul
Advertisement
Lebaran, PMI DIY Imbau Warga Jangan Lupa Tetap Donor Darah Agar Stok Terjaga
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hari Ini
Jumlah Kendaraan Keluar Jogja Meningkat di H+2 Lebaran, Tempel Jadi Perbatasan Paling Sibuk
Hanya Rp11.600, Berikut Jadwal Angkutan Shuttle Rute Malioboro-Parangtritis
Hanya Khusus Libur Lebaran 2025, Berikut Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo PP
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Benjamin Netanyahu Nekat ke Hungaria, Abaikan Perintah Penangkapan dari ICC
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mau ke Malioboro? Parkir di Gor Amongraga, Ada Shuttle Bus Siap Mengantar
- Hari Kedua Lebaran, Angka Kunjungan Wisatawan di Gunungkidul Naik Signifikan
- Lonjakan Wisatawan ke DIY Diprediksi Meningkat di Lebaran, Data Resmi Akan Dirilis 8 April
- Dinpar Bantul Minta Pelaku Wisata Tidak Gunakan Aji Mumpung
- Arus Balik Lebaran di Terminal Giwangan Diprediksi Memuncak Akhir Pekan Ini
Advertisement
Advertisement
