Advertisement
Petani di Sleman Kena Biaya Tambahan Pembelian Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp5.000
Gapoktan Tirta Sembodo, Distributor Pupuk Bersubsidi Kalasan, dan perwakilan PT. Pupuk Indonesia sedang menggelar pertemuan, Rabu (29/1/2025). - Harian Jogja/Andreas Yuda Pramono
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Petani Sleman dikabarkan tetap dikenai biaya tambahan saat pembelian pupuk bersubsidi, baik Urea maupun NPK. Biaya tambahan ini mencapai Rp5.000 per petani per transaksi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Petani Kalasan, Janu Riyanto. Dia menerangkan kejadian tersebut terungkap melalui diskusi yang terjadi di media sosial.
Advertisement
Petani yang merasa janggal atas harga pupuk bersubsidi saling mengeluhkan tambahan biaya tersebut. Janu kemudian menggelar rapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tirto Sembodo dan Forum Petani Kalasan. “Kalau di Gapoktan Tirto Sembodo ada 17 kelompok tani. Anggota kami ada yang kena tambahan biaya itu sejak awal Januari 2025,” kata Janu ditemui di Sekretariat Gapoktan Tirto Sembodo, Rabu (29/1/2025).
Janu menambahkan Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) tersebut telah mengembalikan biaya tambahan tersebut ke beberapa petani terkait dengan total sekitar Rp800.000 pada Rabu (29/1) pagi.
BACA JUGA: DKPP Bantul Pastikan Harga Pupuk yang Harus Ditebus Petani di Kios Resmi Sesuai HET
Namun, dia mengaku belum mengetahui petani lain yang mendapat biaya tambahan semacam itu.
Pada Rabu sekitar pukul 13.45 WIB, Gapoktan Tirto Sembodo, Distributor, dan perwakilan PT Pupuk Indonesia kemudian menggelar pertemuan guna membahas hal tersebut. “Paling tidak itu menjadi peringatan bagi semua KPL. Mungkin hanya di Tirtomartani saja yang mencuat kasusnya,” katanya.
Distributor Pupuk Indonesia Kapanewon Kalasan untuk Produk Urea dan NPK bersubsidi 2025, Hari Duta Nugroho mengaku telah memberi surat peringatan ke KPL terkait dengan sanksi dan kewajiban mengembalikan dana top up Rp5.000 tersebut baik ke Gapoktan, Poktan, maupun petani yang mengambil produk bersubsidi tersebut.
Selain itu, pihak distributor akan melakukan evaluasi kinerja. Dalam evaluasi tersebut, KPL berpotensi mendapat pengurangan wilayah kerja. Kemungkinan sanksi lain adalah pencoretan dari KPL pelayanan pupuk bersubsidi di Kapanewon Kalasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Belum Ada Warga Kulonprogo Ganti Kolom Agama Menjadi Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Realisasi PBB Bantul Tembus Rp56,7 Miliar, 48 Kalurahan Masih Belum Lunas
Koperasi Merah Putih Gunungketur Siap Produksi Batik Segoro Amarto
Timpora Bantul Temukan Dugaan Investasi Fiktif hingga Pelanggaran Izin Tinggal WNA
Advertisement
Nayantaka Pastikan Seluruh Kalurahan di DIY Bisa Cairkan Dana Desa Tahap 2
Belum Semua Program Pembangunan di Kulonprogo Berjalan Sesuai Target di Triwulan II 2025
Mayoritas Kalurahan di Gunungkidul Cairkan Dana Desa Tahap 2
Meski Pencairan Dana Desa Tahap 2 di Bantul Lancar, Pemkal Masih Kekhawatiran soal Koperasi Merah Putih
Ketua Bapemperda DPRD Jadi Kandiat Kuat Calon Ketua DPD Gokar Gunungkidul
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul Hari Ini
Cek! Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 2 Agustus: Sampah Liar, Keracunan MBG, KA Argo Bromo Anggrek Anjlok
Nasib Pekerja Mebel yang Belum Digaji di Sewon Jadi Perhatian DPRD Bantul
Siap-siap bagi Warga Jogja dan Sleman, Ada Pemadaman Listrik Hari Ini Sabtu 2 Agustus 2025
Advertisement
Yuk Jalan-jalan Naik Trans Jogja, Cek Jalurnya di Sini
Berita Pilihan
Advertisement
Kereta Anjlok: Ratusan Penumpang KA Argo Bromo Tertahan di Stasiun Tegal, 13 Bus Dikerahkan
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Ndarboy Genk, NDX AKA, hingga GMLT Bakal Hibur Warga Bantul di Stadion Sultan Agung 4 Agustus 2025
- Mahfud MD Sebut Amnesti dan Abolisi Menunjukkan Kedua Kasus Kental Nuansa Politik
- DPRD Kulonprogo Dorong Pemkab Bangun Rumah Sakit Daerah di Wilayah Utara
- Siswa Kulonprogo yang Keracunan Setelah Menyantap MBG Masih Rawat Inap, Pemkab Tanggung Semua Biaya
- 14.792 Warga Sleman Dinonaktifkan Kepesertaannya dari PBI JKN
Advertisement
Advertisement
