Anggaran Dipangkas Rp260 Miliar, Pemda DIY Upayakan Tidak Mengganggu Layanan Publik

Harianjogja.com, JOGJA – Pemda DIY menyebut sedikitnya Rp60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) reguler yang sudah ditetapkan pada tahun lalu dipangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Total efisiensi yang telah dilakukan ditambah dengan pemangkasan dana keistimewaan (Dais) jadi sebanyak Rp260 miliar. 

Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan, efisiensi paling signifikan terjadi pada Dais, dengan angka penghematan mencapai Rp200 miliar. “Angka ini masih bisa bertambah, minimal Rp200 miliar sudah dihemat,” ujarnya, Jumat (14/2/2025). Sementara itu, dari kantong APBD reguler, efisiensi sementara telah mencapai lebih dari Rp60 miliar.

Pemda DIY menyebut tengah merapikan program-program agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen. “Perjalanan dinas akan terpangkas 50 persen, itu langkah pertama. Kemudian kami memastikan efisiensi di sektor lain tetap mendukung pelayanan publik,” kata Beny.

Beny juga menambahkan, efisiensi bukan sekadar mengurangi angka anggaran, tetapi juga memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal. Ia mencontohkan refocusing anggaran untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti layanan pendidikan dan pemeriksaan kesehatan gratis.

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran: Pemda DIY Hanya Tanggung Ongkos untuk Pelantikan Kepala Daerah, Penginapan Ditanggung Sendiri

Terkait wacana work from anywhere (WFA) untuk ASN dalam rangka efisiensi, Beny menyatakan bahwa pihaknya belum merancang kebijakan tersebut. “Kami belum mendesain sampai ke sana, tapi langkah-langkah penghematan seperti listrik dan kendaraan dinas sudah kami terapkan lebih dulu,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman menjelaskan, pihaknya juga melakukan efisiensi hingga 50 persen. Salah satu fokus utama penghematan adalah mengurangi kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel.

“Kami menekan biaya kegiatan di hotel dan memaksimalkan penggunaan kantor. Selain itu, kegiatan yang bisa diorganisasi lebih efisien juga akan kami sisir,” ungkap Suhirman.

Ia memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah, karena pendanaan untuk siswa masih didukung oleh Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). “Pembelajaran tetap berjalan seperti biasa, efisiensi tidak akan mengorbankan hak siswa,” tambahnya.

Terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp42 miliar, Suhirman menyebut bahwa dana tersebut akan tetap digunakan untuk fasilitas sekolah, termasuk untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang masih membutuhkan dukungan.

"Kami berupaya memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengurangi kualitas layanan publik, tetapi justru mengarah pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News