Guru Besar UMY Minta Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak pada Penurunan Pelayanan Publik Dasar

Harianjogja.com, BANTUL–Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dyah Mutiarin meminta agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada penurunan pelayanan publik dasar yang diterima masyarakat. 

Prof. Dyah memaparkan efisiensi anggaran telah dilakukan dalam beberapa kali tahun anggaran. Namun, menurutnya, efisiensi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 telah berpengaruh dalam pelayanan publik dasar yang diterima masyarakat. Dia menilai dampak dari efisiensi anggaran tersebut berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. 

Dia menilai efisensi anggaran dapat bepernauh pada pemangkasan anggaran KIP kuliah. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut akan menyebabkan ribuan masyarakat mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan pada bangku perkuliahan. 

“Selama ini KIP kuliah diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan dampaknya akan besar, seperti mahasiswa terpaksa drop out atau akan ada kenaikan biaya kuliah,” ujarnya, Sabtu (15/2/2025).

Prof. Dyah menilai ketika pembiayaan operasional universitas yang selama ini sebagian ditanggung oleh negara berkurang, maka beberapa universitas dapat mengambil sikap dengan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kenaikan biaya kuliah tersebut pun dikhawatirkan semakin memberatkan masyarakat. 

“Tentu itu berat bagi masyarakat Indonesia yang saat ini saja sedang mengalami penurunan daya beli. Kalau KIP kuliah tidak ada lagi, bagaimana perguruan tinggi bisa berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Prof. Dyah juga menilai anggaran riset di perguruan tinggi juga berpeluang berkurang dengan adanya efisiensi anggaran tersebut. Dengan begitu, jumlah riset yang dilakukan pun akan berkurang. Prof. Dyah pun menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, selama ini riset yang dilakukan perguruan tinggi menyumbang berbagai manfaat untuk masyarakat. 

Prof. Dyah juga menyoroti dampak efisiensi anggaran pada pelayanan dasar di sektor kesehatan. Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor ini akan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit dan masalah stunting. 

“Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan, ini akan menjadi masalah serius,” katanya. 

BACA JUGA: Mahasiswa PTNU DIY Minta Pemerintah Jangan Potong Anggaran Pendidikan

Sementara Prof. Dyah mengaku program pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan anggaran cukup besar. Dia menilai agar agar program tersebut dapat berjalan, dia menilai pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, upaya untuk menutup pembiayaan program MBG dengan pemangkasan anggaran di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan langkah yang kurang bijak.

Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi MBG. Menurutnya, implementasi program tersebut perlu diperbaiki, dengan melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan daerah yang lebih dibutuhkan. 

“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang,” paparnya. 

Prof. Dyah menyarankan agar program MBG tetap dapat berlangsung, pemerintah dapat mencari solusi alternatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap. Misalnya, dengan memprioritaskan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terlebih dahulu dalam melaksanakannya.

Dia juga menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Dia pun meminta agar efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelayanan publik. Selain itu, dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News