HUT SLEMAN KE-109: Sleman Tuntas Sampah Perlu Dukungan Semua Pihak

SLEMAN—Untuk mewujudkan Visi Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, yakni Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman menyiapkan sejumlah program.

Kepala DLH Sleman Epiphana Kristiyani mengatakan dari enam misi yang dicanangkan bupati dan wakil bupati, DLH memiliki kewajiban untuk menuntaskan misi yang ketiga yaitu menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Tujuan misi itu adalah untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah. Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Ketiga, meningkatnya indeks kualitas udara kualitas air dan kualitas tutupan lahan," katanya di kantornya, Selasa (6/5).

Salah satu program kerja prioritas yang dijalankan DLH Sleman adalah menuntaskan permasalahan sampah. "Sleman Tuntas Sampah yang menjadi program prioritas bupati dan wakil bupati, itu yang akan kami laksanakan," katanya.

Selain program Sleman Tuntas Sampah, DLH juga akan berperan dalam upaya meningkatkan sarana, prasarana kesehatan dan pendidikan. Begitu juga dengan program kerja pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruang terbuka.

"Kami juga menyiapkan pelayanan perizinan yang responsif, pelestarian lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau. Kami akan mengikuti arahan dan program prioritas yang sejalan dengan keinginan bupati," kata Epi.

Program Sleman Tuntas Sampah yang dicanangkan bupati, kata Epi, merupakan bentuk dan komitmen Pemkab Sleman untuk menyelesaikan persoalan sampah. "Pak Bupati beberapa kali menyampaikan akan menyelesaikan apa yang sebelumnya belum bisa diselesaikan dengan membangun TPST," ujarnya.

Pemkab Sleman, lanjut Epi, juga terus berupaya mengoptimalkan operasional dua TPST yang ada dan pembangunan TPST baru untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Saat ini, Pemkab Sleman mengoperasikan TPST Tamanmartani Kalasan untuk mengelola sampah di wilayah Sleman bagian timur, termasuk Kalasan, Prambanan, Berbah, dan Ngemplak.

Selain itu, TPST Sendangsari Minggir juga telah beroperasi dan mengolah sampah menjadi refuse derived fuel (RDF). Kini, Pemkab Sleman berencana mengoperasikan TPST Donokerto, Turi. "TPST Donokerto masih menunggu peralatannya dan rencananya beroperasi pada Juni 2025 mendatang," kata Epi.

Menurut Epi, TPST Tamanmartani maupun Sendangsari diharapkan mengurangi permasalahan sampah di Sleman. Kedua TPST tersebut saat ini sudah mampu mengelola sekitar 137 sampah ton per hari.

BACA JUGA: Pasar Murah Caturharjo, 12 Ton Bahan Pokok Ludes Diserbu Warga

Peran Masyarakat

Meskipun Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah, Epi berharap masyarakat berpartisipasi menangani permasalah sampah.

"Sesuai Undang-Undang No. 18/2008, masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Barang siapa yang menghasilkan sampah juga memiliki kewajiban untuk mengelolanya. Itu sudah jelas aturannya," ujar Epi.

Tanpa peran aktif dari masyarakat untuk mengelola sampah, upaya pemerintah untuk menuntaskan masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi, sampah terbesar berasal dari rumah tangga.

Sampah organik yang dihasilkan setiap rumah tangga bisa digunakan sebagai pupuk ataupun produk lainnya. Sementara sampah nonorganik bisa dijual ke bank sampah ataupun pengumpul rongsok. Dengan pola seperti ini, diharapkan sampah yang dikirim ke TPST hanya berupa residu.

"Pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. Hulunya menjadi domain masyarakat. Kami akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya dengan menyasar ibu PKK," katanya.

DLH juga berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menjaga lingkungan dari sampah. DLH berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengajarkan cara mengelola sampah sejak dini kepada para pelajar.

"Dengan cara seperti itu diharapan kelak masyarakat bisa disiplin dan mau mengelola sampah. Kalau sudah menjadi budaya, maka masalah sampah akan bisa teratasi," katanya.

Pemkab Sleman memiliki Satgas Penanganan Sampah yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).  Salah satu perannya adalah menindak warga yang membuang sampah secara liar. DLH juga memiliki tim untuk mengedukasi, mendampingi dan memberikan bantuan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah di lingkungannya.

"Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, melibatkan peserta KKN tematik untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah," katanya.

Menurut Epi, di wilayah Sleman saat ini terdapat 381 bank sampah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan bank sampah di tingkat padukuhan juga membantu pemasukan keluarga. "Kami berharap semua padukuhan di Sleman yang jumlahnya 1.212 padukuhan sudah memiliki bank sampah sendiri," ujarnya.

Untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban, DLH juga ditugaskan untuk melestarikan lingkungan hidup dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. "Kami akan memperbanyak lokasi joging track sebagai sarana olahraga serta ajang sosialisasi warga," katanya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News