DIY Dorong Pembangunan Inklusif, Difabel Jadi Subjek Utama

Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel. Dalam kebijakan ini, penyandang disabilitas tidak lagi sekadar penerima manfaat, melainkan ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menekankan bahwa pembangunan inklusif harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan kesempatan setara bagi seluruh warga untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi secara penuh.

Menurutnya, pendekatan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Inklusi juga perlu bergeser dari sekadar pemberian akses menuju pengakuan peran. Difabel harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Senada, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY, Faishol Muslim, menyebut arah kebijakan inklusif telah dirancang menyeluruh, mencakup seluruh tahapan pembangunan hingga monitoring dan evaluasi.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan aksesibilitas infrastruktur, stigma sosial, hingga rendahnya partisipasi kelompok rentan.

“Berbagai langkah strategis sudah disiapkan, seperti penyusunan regulasi dan rencana aksi daerah 2024–2027, serta peningkatan akses informasi bagi difabel,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, mengungkapkan sepanjang 2025 terdapat 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan 398 program, 41 kegiatan, dan 77 subkegiatan terkait pembangunan inklusif.

Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp242,09 miliar, dengan realisasi sebesar Rp218,49 miliar atau sekitar 90,24 persen.

“Mayoritas indikator capaian bahkan telah menyentuh angka 95 persen sesuai target. Ini menunjukkan komitmen kuat perangkat daerah dalam mendorong pembangunan inklusif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk organisasi penyandang disabilitas yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.

Ke depan, Pemda DIY akan terus memperkuat pengarusutamaan perspektif difabel dalam setiap kebijakan pembangunan. Upaya ini juga didukung dengan pengembangan sistem data terpadu serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.