Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul mengajukan 370 formasi untuk penambahan pegawai pada 2026. Namun, rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut belum memiliki kepastian karena pemerintah daerah masih menunggu kebijakan resmi Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan hingga Minggu (8/11/2026) belum ada pengumuman mengenai pelaksanaan rekrutmen pegawai baru.

“Belum ada pengumuman karena hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Pusat,” kata Kusjayanto, Ahad (8/11/2026).

Menurut dia, pengumuman tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian mengenai rekrutmen pegawai pada 2026. Pemerintah daerah juga menunggu informasi mengenai formasi yang dibutuhkan dalam proses penerimaan aparatur baru.

“Semua masih menunggu kebijakan dan regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan untuk penambahan pegawai,” katanya.

Rincian 370 Formasi yang Diusulkan Gunungkidul

Kusjayanto menjelaskan, Pemkab Gunungkidul kembali mengajukan kebutuhan tambahan pegawai kepada Pemerintah Pusat seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Total formasi yang diusulkan untuk 2026 mencapai 370.

Usulan tersebut terdiri dari 335 formasi CPNS dan 35 formasi PPPK. Meski jumlah kebutuhan sudah disampaikan, BKPPD belum bisa memastikan apakah seluruh formasi tersebut akan mendapat persetujuan.

Kepastian mengenai jumlah formasi yang dapat dibuka masih menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah Pusat.

“Berhubung belum ada pengumuman secara resmi, maka kami belum tahu apakah formasi yang diusulkan disetujui atau tidak. Yang jelas, semua akan terlihat pada saat sudah ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Selain menunggu keputusan pusat, pengajuan tambahan pegawai juga harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan aparatur dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, jumlah pegawai yang dibutuhkan tidak serta-merta bisa diajukan tanpa memperhatikan kapasitas anggaran.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian ialah batas belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten.

“Meski butuh banyak pegawai, tapi untuk pelaksanaannya juga harus mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan batas maksimal belanja pegawai,” katanya.

Belanja Pegawai Gunungkidul Masih di Kisaran 39%

Persoalan kemampuan anggaran tersebut berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai yang belum dapat dipenuhi Pemkab Gunungkidul. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyampaikan persentase belanja pegawai daerah masih berada di kisaran 39%.

Putro menjelaskan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari anggaran daerah tertuang dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Ia tidak menampik bahwa hingga saat ini Pemkab Gunungkidul belum memenuhi ketentuan tersebut. Pemerintah daerah masih berupaya menyesuaikan besaran belanja pegawai agar sesuai dengan aturan.

“Kita tetap terus berupaya agar bisa memenuhi ketentuan tersebut. salah satunya meminta penambahan anggaran ke Pemerintah Pusat agar beban gaji bisa sesuai aturan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.