Nasib 1.958 PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Menunggu Kebijakan Pusat

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Nasib pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu di Gunungkidul masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. Meski belum ada regulasi resmi, Pemkab Gunungkidul tetap menyiapkan anggaran Rp38,8 miliar untuk membayar gaji pegawai tersebut pada 2027.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan pengalihan status kepegawaian tersebut belum bisa ditindaklanjuti di daerah karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Untuk alih pegawai dari pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu, kami masih menunggu kebijakan sebagai dasar pelaksanaan di daerah,” katanya.

Putro menjelaskan alokasi anggaran gaji PPPK Paruh Waktu pada 2027 direncanakan tetap sama dengan tahun ini. Nilainya mencapai Rp38,8 miliar.

“Baik tahun ini atau di 2027 dialokasikan sebesar Rp38,8 miliar,” kata Putro.

Kontrak 1.958 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

Sementara itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai wacana pengalihan status tersebut. Namun, hingga Senin (9/11/2026), belum ada instruksi resmi yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan.

“Kami masih menunggu aturan resmi terkait pengalihan masalah kepegawaian ini,” kata Kusjayanto, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, regulasi pemerintah pusat nantinya akan menjadi petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan pengalihan status pegawai.

“Makanya kami masih menunggu pentunjuk dari Pemerintah Pusat untuk kebijakan ini,” katanya.

Meski belum ada kepastian mengenai perubahan status, Pemkab Gunungkidul telah memperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu pada awal Oktober 2026. Perpanjangan tersebut berlaku selama satu tahun, yakni hingga September 2027.

Sebanyak 34 Pegawai Tidak Mendapat Perpanjangan

Dari data BKPPD Gunungkidul, jumlah tenaga harian lepas (THL) yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada 2025 mencapai 1.992 orang.

Namun, setelah melalui proses evaluasi, pemerintah daerah hanya memperpanjang kontrak 1.958 pegawai. Artinya, terdapat 34 PPPK Paruh Waktu yang tidak memperoleh perpanjangan masa kerja.

Kusjayanto menjelaskan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kontrak puluhan pegawai tersebut tidak diperpanjang. Di antaranya pemberhentian akibat pelanggaran disiplin.

Selain itu, terdapat pegawai yang meninggal dunia maupun mengundurkan diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul.

“Ada juga yang sudah pensiun sesuai dengan batas usia mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa lagi mendapatkan perpanjangan kontrak,” katanya.

Dengan perpanjangan kontrak tersebut, sebanyak 1.958 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Gunungkidul tetap memiliki masa kerja hingga September 2027. Sementara itu, kepastian perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu masih bergantung pada regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.