Pemda DIY Dinilai Tidak Serius Urus TPST Piyungan

Harianjogja.com, BANTUL--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menilai Pemda DIY tidak serius mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. TPST tersebut kerap menimbulkan persoalan karena sudah melebihi kapasitas daya tampung.

Pada Selasa-Rabu (7-8/8/2018) lalu, TPST Piyungan terpaksa ditutup oleh warga sekitar karena sampah dibiarkan hingga meluber. Sementara alat berat untuk memadatkan sampah di lokasi tidak berfungsi. Akibatnya truk pengangkut sampah tertahan, bahkan 10 truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul harus menginap dua malam di kantor dinas dalam kondisi penuh sampah.

"Ini semakin mengonfirmasi bahwa Pemda DIY belum serius dalam mengelola TPST Piyungan," kata anggota DPRD Bantul dari daerah pemilihan (Dapil) Banguntapan dan Piyungan, Setiya, saat dihubungi Jumat (17/8/2018).

Setiya menyesalkan berlarut-larutnya masalah TPST Piyungan tanpa penyelesaian. "Kalau dibiarkan masyarakat yang menjadi korban," kata dia. Setiya sudah beberapa kali meminta Pemerintah Kabupaten Bantul agar mendesak Pemda DIY untuk menangani persoalan di TPST Piyungan.

Menurut dia, dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki Pemda DIY seharusnya bisa mencari para ahli untuk mengubah metode pengelolaan sampah di TPST Piyungan agar tidak menimbulkan bau. Ia berharap TPST Piyungan tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah tetapi juga sebagai tempat pengolahan sampah menjadi sumber energi.

Sebelumnya DLH Bantul juga geram dan menyurati Gubernur DIY Sri Sultan HB X. DLH curiga persoalan yang terjadi di TPST Piyungan tidak pernah disampaikan oleh dinas terkait di Pemda DIY kepada Gubernur. Sebab persoalan itu terjadi sudah bertahun-tahun tidak tidak kunjung ada penyelesaian.

Kepala Bidang Persampahan dan Pengembangan Kapasitas, DLH Bantul Wahid mengatakan sudah berulang kali menyampaikan keluhan melalui Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (Pisam), Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut dia, persoalan TPST Piyungan juga sudah dikeluhkan warga. Pihaknya tidak memiliki pilihan lain soal tempat pembuangan sampah. "Dulu ada TPS Pajangan tetapi kami tutup karena ada kesepakatan agar memanfaatkan TPST Piyungan," kata Wahid.

Kepala Balai Pisam, Agung Satrio tidak menampik berbagai persoalan yang terjadi di TPST Piyungan. Ia mengatakan proses pengolahan sampah di TPST Piyungan hanya ditimbun dan diratakan dengan alat berat. Sementara dari tujuh alat berat yang ada, empat di antaranya rusak.

"Buldoser empat rusak semua, excaavator dua operasional, dan satu compactor operasi," kata Agung. Menurut dia, excaavator dan compactor selama ini kinerjanya lambat.

"Sudah berupaya untuk sewa tetapi tidak ada yang bersedia karena keberatan jika untuk kerja di TPST," ujar Agung. Pihaknya baru mengupayakan pengadaan alat berat melalui APBD Perubahan dan APBD Murni 2019 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News