Pemkab Kulonprogo Digitalisasi Retribusi, Target Terintegrasi pada 2027
Pemkab Kulonprogo dan Bank BPD DIY digitalisasi retribusi wisata, pasar, dan parkir untuk memperkuat PAD dan transparansi transaksi.
Ilustrasi program padat karya/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kulonprogo memastikan program padat karya tetap bergulir pada 2026, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Tahun ini, program tersebut akan dilaksanakan di 39 titik yang tersebar di 12 kapanewon, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Disnaker Kulonprogo, Bambang Sutrisna, mengatakan pada 2025 lalu program padat karya hanya menjangkau 29 lokasi. Adapun pada 2026, jumlahnya bertambah menjadi 39 titik dengan nilai anggaran masing-masing paket sebesar Rp100 juta.
“Padat karya 2026 dialokasikan di 39 titik yang tersebar di 12 kapanewon. Program ini kami arahkan sebagai upaya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Bambang, Selasa (10/2/2026).
Pria yang akrab disapa Bamsut itu menjelaskan, program padat karya difokuskan pada pembangunan infrastruktur sederhana sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi pedesaan. Selain meningkatkan kualitas infrastruktur, program ini juga memberi penghasilan sementara bagi warga kurang mampu.
“Dua hal yang menjadi titik penting padat karya adalah pembangunan infrastruktur dan pemberian penghasilan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Bamsut menyebut, perencanaan pelaksanaan padat karya di masing-masing titik sudah mulai disusun. Disnaker Kulonprogo juga telah melakukan survei awal lokasi. Rencananya, sosialisasi akan dimulai setelah Idulfitri, sementara pelaksanaan fisik dijadwalkan berlangsung sekitar Juni 2026.
“Jumlah titiknya memang bertambah. Ini menunjukkan perhatian pemerintah cukup besar karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Disnaker Kulonprogo tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur pedesaan tidak terhambat. Adapun jenis kegiatan padat karya 2026 meliputi pembangunan rabat beton, talud, hingga jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran di setiap lokasi.
Bamsut berharap program padat karya tahun ini dapat berjalan sesuai rencana dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Ia juga menegaskan pengerjaan akan dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Upah pekerja yang terlibat juga harus dibayarkan sesuai ketentuan,” katanya.
Selain itu, para pekerja padat karya akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan dan rasa aman selama bekerja.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kulonprogo, Yuli Indriyatno, menambahkan bahwa proses survei lokasi masih terus berlangsung. Sejumlah wilayah telah ditinjau dalam beberapa hari terakhir.
“Hari ini kami survei ke Banjarsari, Kebonharjo, dan Pagerharjo. Survei lokasi akan kami lakukan selama sepekan ini,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo dan Bank BPD DIY digitalisasi retribusi wisata, pasar, dan parkir untuk memperkuat PAD dan transparansi transaksi.
Polresta Jogja menyatakan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego di Alkid tak memenuhi unsur pidana setelah memeriksa 17 orang.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Tiga pos Damkar Sleman sudah berdiri, tetapi Pos Damkar Prambanan belum beroperasi karena terkendala SDM dan sarana prasarana.
Veda Ega Pratama menempati posisi kedelapan sesi latihan Moto3 Jepang di Sirkuit Motegi dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik.