Ditinggal Hasto Wardoyo, Sutedjo Sedih & Tak Rela

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (kanan) bersama wakilnya Sutedjo memimpin rapat evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pra-triwulan II tahun 2019 di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Jumat (14/6/2019). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
28 Juni 2019 22:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengutarakan kesedihannya karena akan ditinggal Bupati Hasto Wardoyo yang pindah jabatan menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berikut laporan wartawan Harian Jogja Jalu Rahman Dewantara.

Sutedjo sempat terdiam saat dimintai tanggapan terkait dengan rencana pengangkatan Hasto Wardoyo menjadi Kepala BKKBN pada Senin (1/7/2019) lusa. Pria kelahiran Kulonprogo, 16 Januari 1954 itu menghela napas cukup panjang sebelum merespons pertanyaan.

“Sebenarnya, kami sedih ditinggal Pak Hasto, tetapi karena negara membutuhkan, kami sulit untuk istilahnya ganduli [menahan untuk tidak pergi],” ujarnya sembari tersenyum kepada sejumlah awak media seusai mengisi Safari Salat Jumaat di Masjid Harjo Oetomo, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Jumat (28/6/2019) siang.

“Saya bukan menolak beliau promosi, malah mendukung, tetapi harapan saya sebenarnya promosinya kalau sudah selesai Mei 2022 saja [akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati],” ujar dia.

Sutedjo mengaku berat melepaskan Hasto.  Kontribusi Hasto di Kulonprogo menurutnya sangat besar. Banyak program dan inovasi yang dicetuskan dokter kebidanan itu telah berdampak positif terhadap daerah yang mereka pimpin. Akan tetapi, saat masa pengabdian mereka masih tiga tahun lagi, dan Kulonprogo sedang dalam masa pembangunan, Hasto harus pergi. Inilah yang membuat Sutedjo sedih.

Sutedjo dan Hasto sangat dekat. Pasangan ini sudah bersama-sama menakhodai kapal bernama Kulonprogo selama bertahun-tahun.

Bermula delapan tahun silam, tepatnya, Rabu 24 Agustus 2011. Pasangan ini resmi dikukuhkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo periode 2011-2016. Mereka menggantikan bupati dan wakil bupati sebelumnya, Toyo Santoso Dipo dan Mulyono yang telah purna mengabdi.

Momen pelantikan itu menjadi tonggak awal perubahan besar-besaran di Bumi Menoreh. Setahun setelah dilantik, Hasto-Tedjo, sapaan mereka ketika kampanye pilkada, langsung mencetuskan gerakan yang kini menjadi ciri khas daerah tersebut, yakni Bela Beli Kulonprogo.

Program itu bertujuan mengangkat perekonomian masyarakat. Gerakan ini dimulai dengan mewajibkan seluruh pelajar dan aparatur sipil negara di Kulonprogo mengenakan seragam batik motif geblek renteng pada hari tertentu. Batik geblek merupakan motif batik asli Kulonprogo.

Perlahan kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari yang semula hanya dua unit yang aktif kini menjadi sekitar 50-an.

Kebijakan ini juga mewajibkan setiap ASN membeli beras produksi petani Kulonprogo, seberat 10 kilogram per bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.

Berdasarkan Data Bappeda Kulonprogo, kebijakan lewat program Bela dan Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemisikinan di Kulonprogo, dari 22,54% pada 2013 menjadi 16,74% pada 2014

Inovasi pasangan ini tak sampai di situ. Sejumlah program peningkatan perekonomian dan pengembangan masyarakat bermunculan. Di antaranya membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi air kemasan merk AirKu (Air Kulonprogo). Kini AirKu menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo.

Adapula program bedah rumah saban Minggu. Lewat program ini hunian tak layak milik warga kurang mampu direnovasi. Ini juga sebagai upaya menekan jumlah rumah tak layak huni di Kulonprogo yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tiap tahun, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) merehab sedikitnya 1.000 rumah.

Di mata masyarakat, agaknya kinerja pasang ini dinilai baik. Pada Pilkada 2017, Hasto-Tedjo kembali terpilih untuk menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Mereka berhasil mengalahkan satu-satunya pesaing yakni pasangan Zuhadmono Azhari dan wakilnya Iriani Pramastuti.

Kala itu, Hasto-Tedjo yang diusung sejumlah partai, yakni PDIP, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura memperoleh 85% suara, atau sekitar 220.643 pemilih. Adapun perolehan suara pasangan calon Zuhadmono Azhari-Iriani Pramastuti hanya 36.874 suara. Suara sah keseluruhan di Kulonprogo saat itu berjumlah 257.517 suara.

Pada periode kedua, pasangan petahana ini menghadapi tantangan besar seiring kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) yang saat itu masih tahap awal pembangunan. Mereka harus menata Kulonprogo sebaik mungkin agar siap menghadapi bandara tersebut.

Namun, baru dua tahun bekerja, Hasto harus pergi karena mendapat amanah untuk mengepalai lembaga nasional. “Tetapi karena negara memang membutuhkan beliau segera melaksanakan tugas di sana, ya apa hendak dikata istilah saya, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerahkan sepenuhnya kebijakan pemerintah,” kata Sutedjo.

 Melanjutkan Program

Jika terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan kepala daerah atau wakilnya lebih dari 18 bulan, DPRD harus segera memilih calon untuk mengisi jabatan tersebut.

Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan siapa yang akan mengisi jabatan bupati Kulonprogo. Namun, berdasarkan regulasi yang sama, wakil bu[ati yang kemungkinan besar akan maju. Setelah itu, kursi wakil bupati yang kosong akan diisi sosok lain dari partai pengusung saat pilkada lalu.

Sayangnya, Sutedjo enggan berkomentar banyak perihal tersebut. Dia juga mengaku tak ada persiapan khusus. Kendati begitu, jika memang nanti pucuk pimpinan beralih kepadanya, Sutedjo memastikan akan melanjutkan program-program yang telah terlaksana.

“Saya tidak punya pikiran untuk membuat program baru selain melanjutkan program yang ada. Tentu saja porgram beliau [Hasto] selama ini sekaligus program saya juga, karena kami satu kesatuan. Saya tak mungkin membuat kebijakan yang bertentangan dengan program yang selama ini sudah ditetapkan dan dijalankan,” ujar Sutedjo.

Secara prinsip, program pasangan Hasto-Tedjo akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan catatan tidak ada regulasi yang lebih tinggi yang bisa membatalkan. “Sepanjang tidak ada regulasi yang lebih tinggi yang bertentangan denga kebijakan sebelumnya, ya kita harus konsisten.”