Begini Cara yang Bisa Dilakukan Generasi Milenial Menyukseskan Pilkada 2020 

Harianjogja.com, SLEMAN— Generasi milenial dinilai bisa memainkan peran penting dalam  menyukseskan Pilkada 2020 yang demokratis, jujur, adil dan transparan. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, dalam acara sarasehan bertajuk Mencari Kepala Daerah Berintegritas dalam Pilkada 2020 di Fisipol UGM, Jumat (18/10/2019).

Menurut dia generasi milenial bisa berperan sebagai kelompok gladiator saat Pilkada 2020, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, komunikator, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

Partisipasi yang dapat dilakukan milenial ialah sebagai pengawas pilkada yang bersifat ad hoc, juga terlibat membentuk lembaga pemantau, inisiatif-inisiatif dalam pengawasan pilkada dengan memanfaatkan media sosial atau ikut memanfaatkan fasilitas pengawasan Bawaslu seperti Pojok Pengawasan dan aplikasi Gowaslu. 

Selain itu, bersama dengan stakeholder pilkada lainnya bisa turun mengampanyekan pilkada yang jujur, adil dan demokratis, serta antipolitik uang dan SARA.

"Mengampanyekan pemilu yang tidak menggunakan politik uang, antimobilisasi atau politisasi ASN, TNI, Polri, dan anti terhadap SARA," kata Rahmat Bagja, Jumat.

Dikatakannya karakteristik generasi milenial adalah mereka yang lahir awal 1980-an dan pertengahan 1990-an serta awal 2000 sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial saat ini merupakan penduduk yang jumlahnya dominan di Indonesia sebesar 33,75% pada 2017 lalu.

"Generasi ini juga akrab dengan media sosial, kreatif, efisien, punya passion produktif, dan dinamis," katanya. Karakteristik tersebut sangat mendukung untuk aktif sebagai kelompok galdiator yang bisa berkontribusi menyukseskan Pilkada 2020. 

Ditambahkannya, selain gladiator ada dua lagi kategori partisipasi politik dalam pemilu. Pertama, kelompok warga yang apatis, tidak berpartisipasi dan menarik diri dari hal politik. Kedua, kelompok penonton atau orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum namun tidak aktif berpartisipasi dalam pendidikan politik.  

Sementara itu dosen Fisipol, UGM, Arya Budi, menyinggung soal tindakan tegas dan konkret terkait dengan pelanggaran pilkada. 

Selama ini kata dia, banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti. "Selama ini institusi pengawasan [pengawas pilkada] seolah hanya berhenti melihat dan melaporkan [pelanggaran pilkada]. Apabila ditemukan suatu hal yang jelas-jelas pelanggaran kemudian proses follow up [tindak lanjut] sangat rumit,” kata dia.