Komunitas Sepakat Jaga Malioboro dari Tindakan Anarkis

Sunartono

Senin, 19 Oktober 2020 - 21:57 WIB

Sunartono

Komunitas Sepakat Jaga Malioboro dari Tindakan Anarkis

Komunitas Malioboro berkumpul sebelum melakukan aksi bersih-bersih dengan membentangkan spanduk penolakan demo anarkis pada Minggu (18/10 - 2020). Ist/Komunitas Malioboro.

Harianjogja.com, JOGJA—Puluhan komunitas bersepakat untuk selalu menjaga Kawasan Malioboro agar tetap aman dan nyaman serta terhindar dari tindakan anarkis. Upaya ini dilakukan agar Kawasan Malioboro tetap menjadi ikon Kota Jogja dan aman untuk dikunjungi wisatawan.

Koordinator Komunitas Malioboro Bersatu Slamet Santoso menjelaskan setidaknya ada 40 komunitas di Malioboro seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), pengemudi becak dan andong, hingga pengusaha bersepakat untuk menjaga Malioboro agar tetap aman dan nyaman bagi pengunjung. Salah satu upaya dilakukan dilakukan dengan cara bersih-bersih yang melibatkan sekitar 3.800 orang di Malioboro pada Minggu (18/10/2020) kemarin.

“Kami komunitas sudah sepakat untuk bersama-sama menjaga Malioboro agar tetap menjadi ikon Jogja yang bersih, aman dan nyaman dikunjungi, agar wisatawan kembali berkunjung ke Malioboro,” katanya dalam rilis yang diterima Senin (19/10/2020).

Pihaknya menyayangkan adanya aksi demonstrasi yang berujung anarkis pada 8 Oktober 2020 lalu. Padahal Malioboro sebenarnya baru akan mulai pulih akibat pandemi Covid-19, beberapa aktivitas mulai menggeliat. Namun dengan adanya tindakan anarkis tersebut banyak pihak yang berada di kawasan tersebut menjadi dirugikan.

“Karena ada barang milik PKL yang rusak terkena dampak seperti gelas piring pecah. Dari laporan yang masuk setidaknya ada 40 PKL yang terdampak dengan kerugian sekitar Rp8 juta,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya menolak demonstrasi anarkis di Malioboro. Ia menyarankan agar tidak terjadi peristiwa serupa, penyampaian aspirasi di DPRD DIY bisa dikemas melalui audiensi. “Kami komunitas siap menjaga agar Malioboro terhindar dari tindakan anarkis,” katanya.

Pegiat Komunitas Malioboro Bersatu Rudiarto mengatakan penyampaian pendapat memang hak yang dilindungi undang-undang. Namun harus dilakukan dengan cara yang arif, bijak serta sopan dengan tanpa melakukan perusakan. Apalagi Malioboro termasuk tempat umum atau objek vital. Beberapa PKL di Malioboro ada yang masih trauma setelah melihat secara langsung kericuhan saat demonstrasi 8 Oktober 2020 lalu. “Penyampaikan aspirasi harus sesuai kultur di Jogja, sopan dan santun,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News