Advertisement
Mau Jadi Sukarelawan Merapi? Wajib Jalani Rapid Test

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Guna meminimalkan terjadinya penularan Covid-19 di barak pengungsian Balai Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, rapid test diterapkan untuk sukarelawan yang bertugas di barak pengungsian. Ditargetkan sebanyak 60 sukarelawan akan menjalani rapid test.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sleman Novita Krisnaeni mengatakan pihaknya memang menargetkan upaya rapid test kepada sukarelawan karena berasal dari sejumlah daerah di luar Kapanewon Cangkringan.
Advertisement
“Target memang sukarelawan karena mereka kan dari luar, dari luar daerah sini [Glagaharjo]. Harapannya mereka [sukarelawan] datang membantu atau bertugas itu tidak membawa virus Covid-19 sehingga tidak menulari para pengungsi,” ujar Novita, Senin (9/11/2020).
Jika memang ditemukan sukarelawan yang reaktif setelah dilakukan rapid test, nantinya dilanjutkan dengan swab test. Jika memang setelah dilakukan swab test hasilnya positif langsung akan dilakukan isolasi mandiri.
Camat Cangkringan Suparmono menegaskan upaya rapid test hanya akan dilakukan kepada sukarelawan yang bertugas di barak pengungsian Balai Kalurahan Glagaharjo. Upaya rapid test tidak dilakukan kepada pengungsi yang berasal dari Glagaharjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kabar Duka! Istri Pendiri Djitoe Group Dewi Kartika Sari Meninggal Dunia
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat Saat Long Weekend Iduladha 2025, Jogja Tidak Masuk
- Ritual Grebeg Kraton Jogja Dikembalikan ke Era Sri Sultan HB VII, Tak Ada Utusan Raja Mengantar Gunungan ke Kepatihan
- Toko Berjejaring di Semanu Gunungkidul Disatroni Perampok, Uang Puluhan Juta Raib Dibawa Kabur
- Puncak Arus Balik Iduladha 2025 dengan Kereta Api dari Jogja Diprediksi Mulai Minggu 8 Juni
- RS Panembahan Senopati Siap Jalankan KRIS Meski Pemerintah Menunda Penerapan Nasional
Advertisement
Advertisement