Cara Evakuasi Bencana Tetap Aman Meski Pandemi Covid-19

Narasumber diskusi daring Evakuasi Tetap Aman Meski Pandemi. - Harian Jogja/Mediani.
20 November 2020 14:47 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Pengalaman pemerintah dan relawan kebencanaan dalam menangani erupsi bencana Gunung Merapi bukanlah sesuatu yang baru. Namun disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini, penanganan bencana erupsi menjadi pengalaman dan tantangan baru bagi pemerintah dan relawan.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) secara virtual yang digelar Harian Jogja, Jumat (20/11/2020) tersurat jika tidaklah mudah menerapkan semua protokol kesehatan dalam situasi bencana erupsi. Sehingga sarana, prasarana hingga standar operasional prosedur selama proses evakuasi hingga di barak pengungsian harus disiapkan. Semua pihak yang terlibat menangani para pengungsi harus tunduk dan patuh pada protokol kesehatan. Ini bertujuan agar pengungsian tidak menjadi klaster baru Covid-19.

BACA JUGA : Pemda DIY Siapkan Mitigasi Merapi dengan Skenario Covid-19

Dosen Geofisika FMIPA UGM Ade Anggraini mengatakan sejak 5 November status Merapi naik dari Waspada ke Siaga. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas dan perubahan ditubuh Merapi. Keputusan tersebut cukup berat mana kala masyarakat juga menghadapi pandemi Covid-19. "Ini menyarankan kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Beruntung otoritas lokal sudah mengantisipasi masalah ini. Misalnya ada pelatihan di daerah kawasan rawan bencana III," katanya.

Tiga dusun yang berpotensi terdampak, seluruhnya berada di Kepanewon Cangkringan. Mulai Dusuh Kalitengah Lor di Glagaharjo, Kaliadem (Kepuharjo) dan Pelemsari (Umbulharjo). Ketiga dusun tersebut diminta untuk mewaspadai potensi erupsi Merapi. "Namun di sisi lain, ada bahaya yang masih mengancam yakni pandemi Covid-19 di mana di Cangkringan kasus konfirmasi positif paling kecil dibandingkan kepanewon lainnya," jelas Ade.

Persoalannya, kata dia, ketika ada pergerakan atau evakuasi pengungsi ke daerah lain akan memicu penularan Covid-19 antarpengungsi. Di sini perlu diterapkan standar operasional penanganan bencana untuk mencegah penyebaran Covid-19. Mulai dari proses evakuasi hingga di lokasi pengungsian.

"Evakuasi yang dilakukan beberapa hari terakhir dilakukan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Di lokasi pengungsian juga diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak," katanya.

Kalau dulu bisa langsung mengungsi ke daerah lain. Tetapi saat pandemi Covid-19 ini muncul kesadaran akan bahaya penularan. Tanpa ada pandemi pun masalah logistik juga menjadi persoalan. Misalnya sarana prasarana lain seperti MCK yang mau tidak mau sesuai protokol kesehatan.

BACA JUGA : Ruang Isolasi Covid-19 Disiapkan di Barang Pengungsian

"Ini tentunya harus menjadi perhatian. Termasuk ketersediaan tenaga kesehatan,"katanya.

Kunci kesuksesan atau mitigasi bencana adalah respon masyarakat baik terhadap resiko dan bahaya yang akan dihadapi. Baik bahaya erupsi maupun pandemi. Sebab masyarakat sendiri yang akan menjalani dan menghadapi kedua resiko tersebut sehingga kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Baik masyarakat di area terdampak maupun di luar area terdampak.

"Kerja sama dan komunikasi lintas sektor harus dilakukan agar penanganan bencana erupsi merapi bisa dilakukan selama masa pandemi," katanya.

Panewu Cangkringan Suparmono mengatakan proses evakuasi dilakukan sejak 7 November. Jika hari pertama 164 pengungsi yang dievakuasi hingga kini jumlah pengungsi 263 pengungsi yang masuk barak pengungsian. Mereka secara bertahap diungsikan. Penambahan pengungsi setiap malam terus terjadi. Sebab ada warga yang masih trauma dan khawatir sehingga mereka masuk ke barak pengungsian.

"Total penduduk Kalitengah Lor ada 537 penduduk. Seharusnya yang mengungsi adalah kelompok rentan dulu tapi faktanya ada warga yang tidak masuk kelompok rentan yang ikut mengungsi. Ini juga kami terima," katanya.

Semua pengungsi di barak pengungsian berada di radius 5km. Saat ini, pihaknya sedang memikirkan bagaimana jika diputuskan area terdampak berdambah menjadi 7km atau 9 km. Sebab dengan bertambahnya area terdampak, maka penduduk yang diungsikan pun akan bertambah menjadi tiga desa dan 11 dusun dengan jumlah penduduk yang diungsikan sebanyak 1.290 orang.

BACA JUGA : Merapi Siaga, 30 Dusun Ada di Daerah Bahaya, Ini Daftarnya

"Terkait ini, pemerintah sudah menyiapkan barak-barak pengungsian. Dengan sister village, nanti pengungsi Glagaharjo akan ke Argomulyo, Kepuharjo dan Umbulharjo ke Wukirsari. Setiap barak kapasitasnya hanya dimanfaatkan 50 persen,"katanya.

Setiap barak dipasang bilik-bilik. Pemerintah juga memanfaatkan sekolah-sekolah terdekat untuk dijadikan barak pengungsian. Ada juga rumah warga yang tidak digunakan dan rela dijadikan barak pengungsian. Semuanya bergerak dengan semangat gotong royong. Kekuatan warga digerakkan semua untuk ikut menyiapkan barak pengungsian. "Ini berangkat dari pengalaman masa lalu. Barak pengungsian sudah siap, yang belum dilakukan penyekatan bilik-bilik,"katanya.

Untuk jalur evakuasi juga disiapkan. Dulu pengungsi melewati jalur Kikis perbatasan antara Sleman dan Klaten. Saat ini sudah ada jalur poros Glagaharjo yang diperbaiki. Pemerintah juga mulai menggarap jalur evakuasi dari Watuadeg sampai Plosokerep di Umbulharjo. Untuk Kepuharjo tidak ada masalah dengan jalur evakuasi. "Untuk kendaraan angkut juga sudah siap. Warga turun secara mandiri sehingga tidak menimbulkan kepadatan di jalur evakuasi," katanya.

Terkait Covid-19, untuk pengungsi Glagaharjo tidak dilakukan rapid test. Sebab Glagaharjo merupakan daerah hijau dan belum ada kasus Covid-19. Yang dirapid test justru relawan yang datang. Tamu yang berkunjung juga diantisipasi. Pengunjung tidak langsung berhubungan dengan pengungsi. "Ada jarak antara pengungsi dengan pengunjung. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19," katanya.

Saat ini seluruh warga yang mengungsi dalam kondisi baik sebab kondisi kesehatan mereka juga diperhatikan. Anak-anak juga mendapatkan pendampingan dan psikolog. "Warga tidak panik karena mereka paham dengan kondisi Merapi," kata Suparmono.

Kabid Operasi TRC BPBD DIY Endro Sambodo mengatakan target penanganan erupsi Merapi adalah nol korban jiwa. Termasuk meminimalkan dampak ekonomi. Semua langkah dan upaya penanganan erupsi Merapi dipikirkan karena saat ini masyarakat juga menghadapi pandemi Covid-19.

BACA JUGA : Penanganan Dampak Gunung Merapi Butuh Biaya, Pemkab

"Proses evakuasi akan lebih efektif jika memaksimalkan peran warga. Kalau tim evakuasi dari bawah belum tentu cepat melakukan evakuasi. Jadi peran masyarakat dan SDM di sana yang perlu juga digerakkan," katanya.

Yang menjadi kendala saat ini pandemi Covid-19 ketika status Merapi naik menjadi Awas. Saat warga dievakuasi dalam truk, jika protokolnya hanya 50% dari kapasitas tidak mungkin itu bisa dilakukan. Sebab kendaraan evakuasi tetap akan diisi semaksimal mungkin untuk proses evakuasi.

"Protokol kesehatan bisa diterapkan saat berada di barak pengungsian. Harus ada alternatif barak-barak pengungsian agar memenuhi aspek protokol kesehatan," katanya.

Ketika sudah di barak, semuanya harus menerapkan 3M, wajib memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Sarana dan prasarananya juga harus dilengkapi seperti jumlah MCK, ruang isolasi, pengecekan kesehatan rutin dan sebagainya. Fasilitas ibadah dan olahraga juga harus menyesuaikan dengan pandemi Covid-19.

"Olah raga yang efektif dan efesien juga perlu dipikirkan. Tamu yang datang juga harus discreening baik tamu dari DIY maupun di luar DIY. Termasuk screening bantuan logistik maupun sumberdaya yang datang,"katanya.