DPRD Segera Bahas LKPJ Bupati Sleman

Bupati Sleman, Sri Purnomo menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD Sleman, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Sleman, Senin (15/2/2021). - Harian Jogja/Abdul Hamied Razak
15 Februari 2021 15:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Sri Purnomo bersama wakilnya Sri Muslimatun menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD Sleman, Senin (15/2/2021) di Ruang Paripurna Gedung DPRD Sleman.

Penyerahan LKPJ tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari, LKPJ Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada DPRD Senin ini.

BACA JUGA: Viral Guru Honorer Dipecat karena Unggah Gaji di Medsos, Kemendikbud Turun Tangan

Menurut Sri, LKPJ disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Materi LKPJ berupa informasi capaian pelaksanaan kebijakan strategis, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, RKPD tahun 2020 dan APBD tahun 2020.

Dia menyampaikan realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 sesuai dengan tema pembangunan di Kabupaten Sleman "Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya," kata Sri di sela-sela kegiatan.

Dia mengatakan kinerja peningkatan tata kelola pemerintahan2020 ditunjukkan dengan mempertahankan Predikat A selama dua tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 81,99. Pemkab juga meraih Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke – 9 (sembilan) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.

“Selain itu Pemkab Sleman juga meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan kategori sangat tinggi dengan nilai 3,514,” ujarnya.

BACA JUGA: Virus Corona yang Menyebar di Seluruh Dunia Cuma Setengah Kaleng Minuman

Sri juga menuturkan pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dari aspek penerimaan PAD tahun 2020 terealisasi Rp788,247 miliar atau  turun Rp183,803 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp972,049 miliar. "Namun bila dilihat dari aspek perencanaan presentase realisasi pendapatan asli mencapai 29,79%, dari target 27,25% atau berkinerja 109,28%," ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mengatakan secara normatif LKPJ tersebut memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi pengawasan DPRD. DPRD harus melakukan pembahasan, sehingga LKPJ tersebut dapat dijadikan dasar evaluasi. "Oleh karenanya, diperlukan informasi yang disusun secara lengkap dan transparan, sehingga menjadi masukan bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi berupa catatan yang bersifat strategis," kata Haris.

Selanjutnya, pembahasan LKPJ akan dilaksanakan dalam rapat-rapat internal DPRD. "Sementara untuk periode Januari dan Februari 2021, akan dilampirkan dalam Memori Sertijab Kepala Daerah, yang akan disampaikan kepada kepala daerah yang baru, yang nantinya akan menjadi bagian dari LKPJ Bupati Sleman seperti yang telah diatur dalam Pasal 20 Permendagri No.18/2020," ujarnya.