Datang ke Bantul, GKR Hemas Soroti Implementasi UU Desa
Anggota DPD RI, GKR Hemas menjaring aspirasi di Kalurahan Simbermulyo, Bambanglipuro, Bantul pada Senin (19/4/2021)-Harian Jogja - Catur Dwi Janati Harianjogja.com, BANTUL--Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus permaisuri Kraton Jogja Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menjaring aspirasi Desa Sumbermulyo (Bambanglipuro) dan Srigading (Sanden), Bantul.
Dalam jaring aspirasi tersebut, GKR Hemas menyinggung potensi masalah UU Desa yang menurutnya perlu direvisi. Ia menilai penerapan UU Desa saat ini sangat memprihatinkan karena ada di bawah dua kementerian. Yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT).
"Perlu saya gambarkan perjuangan di DPD RI sekarang ada hal yang dipersoalkan terkait UU Desa. Pentingnya UU desa harus kita revisi dalam arti sampai di desa, tidak di desa itu di takut-takuti. Jadi ini yang sedang kami garap," katanya, Senin (19/4/2021).
Hemas juga mengakui ingin sebanyak-banyaknya mendengar aspirasi maupun saran menyangkut berbagai hal yang menjadi tugas dari DPD RI. "Pada siang hari saya dalam posisi tugas dari DPD RI. Tentu di sini saya tidak akan menyampaikan banyak hal, justru saya ingin mendapatkan masukan dari warga sekalian," tuturnya.
BACA JUGA: Kabar Baik untuk Warga Jogja, Dana Bansos dari APBD Tahun Ini Tetap Ada! Cek Siapa Penerimanya
GKR Hemas juga menampung aspirasi masyarakat khususnya soal pemulihan ekonomi dan pemaksimalan potensi desa. Di antaranya usulan warga Sumbermulyo tentang pengoptimalan Kebun Anggur dan potensi Embung Merdeka.
"Saya ingin Bantul bisa bersaing dengan Gunungkidul, itu harus. Jadi supaya semua destinasi wisata menuju ke DIY itu merata. Sekarang kan sudah mulai, Kulonprogo, Bantul harus tetap ikut maju juga," tuturnya.
