BEM KM UGM Dorong Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Fakultas

Menko Kemahasiswaan BEM KM UGM, Muhammad Khalid (dua dari kanan), menyampaikan hasil hearing mahasiswa dengan rektorat, Selasa (4/5/2021). - Harian Jogja/Lugas Subarkah.

05 Mei 2021 07:57 WIB Lugas Subarkah Sleman Share :

Harianjogja.com, DEPOK--Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi isu yang perlu untuk terus diarusutamakan khususnya di lingkungan kampus. Mendukung hal ini, badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) UGM mendorong dibentuknya unit Pencegahan dan Penaganan kekerasan Seksual hingga tingkat Fakultas.

Menko Kemahasiswaan BEM KM UGM, Muhammad Khalid, menjelaskan berdasarkan surveiu yang dilakukan BEM KM, lebih dari 50% mahasiswa UGM belum mengetahui adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) PPKS yang telah dibentuk di tingkat universitas.

Sampai saat ini ULT PPKS masih sebatas berada di tingkat universitas. Di tingkat fakultas, baru Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sudah memiliki Lembaga penangnan sejenis, sementara lainnya belum. “Tidak ada lembaga penanganan di tingkat fakultas kecuali Fisipol,” ujarnya, Selasa (4/5/2021).

Padahal menurutnya Lembaga ini sangat dibutuhkan hingga ke level yang lebih dekat dengan mahasiswa yakni afkultas. Berdasarkan survey yang sama, sebanyak 90% mahasiswa UGM setuju jika Lembaga penanganan kekerasan seksual dibentuk di fakultas, dengan pertimbangan lebih dekat dengan mahasiswa.

Hal ini kata dia, telah disampaikan kepada Rektorat UGM dalam sesi hearing yang berlangsung pada Senin (3/5) lalu. Hearing diiringi aksi sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa UGM, dengan long march dari Fakultas Filsafat hingga Rektorat.

Koordinator Forum Advokasi UGM, Pandu Wisesa, menuturkan selain masalah Lembaga PPKS, dalam hearing tersebut juga disampaikan sejumlah isu lainnya, diantaranya tentang Surat Keputusan (SK) terbaru UGM terkait uang Kuliah Tunggal (UKT) dimana tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam verifikasi pemberian keringanan.

“Di SK terbaru tidak ada perintah pelibatan mahasiswa, juga tidak ada indikator atau petunjuk teknis pelaksanaan SK, sehingga menyebabkan kebingungan mahasiswa dan stakeholder. Di SK yang alama ada pelibatan mahasiswa. Tidakadanya pelibatan mahasiswa menghalangi transparansi. Bertentangan asas umum pemerintahan fairplay,” ungkapnya.

Dari hearing tersebut kata dia, telah disepakati jika Rektorat akan menerbitkan SK baru yang melibatkan mahasiswa disertai indikator baku petunjuk teknis pelaksanaan UKT. “Kami harap SK dirilis sebelum heregistrasi semester gasal,” katanya.